Jelang Tahun Politik, Promotor Musik Disarankan Tak Gelar Konser Pada Februari dan Juni 2024
Menjelang tahun politik pada 2024, promotor disarankan untuk tidak menggelar event musik pada Februari dan Juni.
Penulis: Fauzi Nur Alamsyah
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang tahun politik pada 2024, Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak termasuk pihak kepolisian.
Hasil pertemuan tersebut dikatakan oleh Anas Syahrul Alimi selaku salah satu Founder APMI dan CEO Rajawali Indonesia dimana promotor disarankan untuk tidak menggelar event musik pada Februari dan Juni.
Baca juga: Penyanyi Jazz Diana Krall Konser di Jakarta 4 Mei 2024, Tiketnya Mulai Rp 850 Ribu hingga Rp 15 Juta
"Jadi kami diundang untuk diskusi bahwa disarankan tidak membuat event pada bulan Februari dan Juni selain itu boleh khusus Jakarta," kata Anas dalam jumpa persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Sehingga larangan tersebut diputuskan lantaran sudah memasuki tahun politik 2024.
Kemudian di luar waktu yang telah ditentukan tersebut pihak promotor bisa menggelar event sebagaimana mestinya dan sudah dinyatakan hari tenang.
Begitupun dikatakan Presiden Joko Widodo ketika menggelar pertemuan dengan APMI.
"Jadi memang sudah ada arahan dari pihak Presiden dan kepolisian, tidak ada larangan membuat event selain hari tenang supaya ekosistem industrinya (tetap) jalan," ujar Anas.
Baca juga: Rossa Tutup Tur Konser Tahun Ini di Malaysia, Dibanjiri Pejabat dan Fans dari Brunei dan Malaysia
Anas kemudian menyebut sudah ada beberapa event yang telah terlaksana maupun akan datang pada 2024.
Pelaksanaan tersebut dilakukan di luar dari bulan yang telah dikesepakati beberapa pihak.
"Kalau kita lihat beberapa waktu lalu pemilu takut orang bikin event, ternyata sekarang enggak, di Desember kemarin ada di Bali, Januari dan Maret sudah banyak annaounce," urainya.
"Jadi hanya arahannya hanya Februari dan Juni tidak membuat event konser di Jakarta, lainnya boleh," sambungnya.
Dengan denikian keputusan ini menurut Anas memang berdasarkan berbagai pertimbangan.
"Dan mereka sudah punya berbagai pertimbangan," tandasnya.