TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PSSI Nugraha Besoes mengaku belum melihat apa yang dilakukan pemerintah melalui Menpora, Andi Mallarangeng yang mendesak PSSI mengevaluasi hasil tim verifikasi bukanlah sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap otorita tertinggi sepakbola tanah air tersebut.

"Belum, saya belum melihat ke arah sana (intervensi). Yang saya sayangkan, seharusnya pemerintah tetap bersikap netral. Bukankan prosesnya masih berjalan. Masih ada Komite Banding. Biarlah diselesaikan dulu sesuai mekanisme yang ada," ujar Besoes pada Tribunnews.com, Selasa (22/2/2011).

Menurut Nugraha Besoes, apa yang telah dilakukan pemerintah memanglah belum menunjukan adanya intervensi langsung ke tubuh PSSI. Namun, jika memang nantinya pemerintah bersikeras mencampuri aturan main PSSI yang berkiblat pada Statuta FIFA dan Statuta PSSI itu sendiri, maka yang paling dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, FIFA sebagai otorita tertinggi sepakbola dunia sangat peka terhadap adanya campur tangan pemerintah ke dalam keorganisasian mereka, termasuk PSSI di dalamnya. Dengan mencampur adukan aturan main pemerintah ke dalam PSSI, itu berarti akan memancing reaksi FIFA dan tentunya sanksi berat menunggu Indonesia.

"Tapi jika itu terjadi, siapa nantinya yang akan rugi? Apakah nantinya mereka yang mau tanggungjawab. Siapa yang rugi nantinya, ya bangsa Indonesia sendiri yang rugi. Bukan kami, bukan pula PSSI. Bangsa ini yang rugi sendiri. Tidak boleh ikut kegiatan internasional, bahkan pertandingan persahabatan juga tidak boleh. Mau apa nantinya," ujar Besoes.