Karena itulah, pihaknya membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah. Mereka sangat berharap Pemkab Mojokerto dapat memfasilitasi untuk mendapat pengakuan secara administratif.

"Mereka bukan merebut hak orang lain, bukan merebut hutan negara atau Perhutani tetapi meminta kembali hak yang diberikan oleh para leluhur," ucapnya.

Sucipto mengatakan adapun tuntutan mereka yakni adanya payung hukum seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Perda yang kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sendi. Selain itu, pihaknya meminta agar eksistensi mereka di Desa adat Sendi ada pengakuan.

"Sekali lagi saya tekankan kami tidak membutuhkan bantuan pemerintah hanya butuh pengakuan dan perlidungan agar eksistensi di kawasan hukum adat diakui," ujarnya.

Masih kata Sucipto, ada tiga dusun di Desa Adat Sendi yakni Sendi, Gotekan, dan Ngepri. Sedangkan, jumlah penduduk di kawasan Sendi sekitar 668 jiwa atau 323 KK.

"Terkait status Desa Sendi masih sebagai desa adat persiapan, namun kalau administratif ikut Pacet belum ada pengakuan," jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab Mojokerto melakukan persiapan untuk pembentukan Desa Adat Sendi. Pemkab Mojokerto berdasarkan arahan Bupati Mustofa Kamal Pasha, juga mengarahkan pada pengakuan masyarakat hukum adat Sendi.

Namun, Pemprov Jatim, melakukan penolakan atas pengakuan Desa Adat Sendi pada 17 Juli 2018. Mereka berdalih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 bahwa pembentukan desa baru, harus minimal berpenduduk 6.000 atau 1.200 kepala keluarga (KK).

"Ada penolakan dari provinsi karena jumlah penduduk sementara kami bukan masyarakat umum tetapi hukum adat. Setidaknya, yang menjadi pedoman adalah Kemendragi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat," pungkasnya. (Mohammad Romadoni)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Desa Adat Sendi Mojokerto, Miliki Panorama Alam Memesona, tetapi Wilayahnya Tak Diakui Pemprov Jatim