Oleh : Biro Humas Kemnaker

TRIBUNNERS - Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Bina Penta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, mengatakan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi UU No 19 Tahun 2011 tentang konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) kepada perusahaan atau pemberi kerja.

Hal itu dilakukan agar pemberi kerja memberikan kesempatan bekerja yang sama bagi penyandang disabilitas.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, sesungguhnya penyandang disablitas tak perlu dikasihani, melainkan diberikan peluang dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan.

"Pemerintah sangat serius untuk sosialisasi kepada perusahaan swasta nasional, multinasional dan badan usaha lainnya menyadari memberi peluang pekerjaan sama kepada disabilitas dengan masyarakat umumnya. Tanpa diskriminasi antara penyandang disabilitas dan manusia biasa," kata Hery Sudarmanto seusai mengikuti forum jejaring penempatan tenaga kerja khusus (disabilitas) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Forum digelar untuk memperingati hari disabilitas Internasional 1 Desember, dalam meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas dalam bisnis di Indonesia kerjasama, Kemnaker bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Seperti diketahui penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok paling rentan menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, pelatihan ketrampilan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Stigma yang terbentuk saat ini di Indonesia bahwa penyandang disablitas tidak produktif, dikasihani, dan terkucilkan.

Hingga saat ini baru 140 perusahaan yang menyerap 1500 disablitas di Indonesia.

Perusahaan enggan menerima disabilitas karena memandang sebelah mata aturan yang ada. Padahal aturan sudah jelas mengatur bahwa setiap satu perusahaan harus mempekerjakan minimal satu penyandang disabilitas.

"Jadi (dari) 100 karyawan harus memperkejakan 1 orang disabilitas. Ke depan kita dorong sosialisasi intensif kepada pengusaha atau perusahaan agar tak ada lagi diskriminasi, harus keseluruhan," ujarnya

Disinggung target berapa tahun hingga semua perusahaan dapat menyerap penyandang disabilitas, Dirjen menyatakan akan melakukan sebanyak-banyaknya melalui kegiatan sosialisasi, job fair, expo kabupaten, kota, provinsi dan pemberdayaan masyarakat formal informal.

"Kami berharap teman pengusaha swasta nasional, multinasional, dan Internasional, peduli terhadap disablitas karena ada UU nya," katanya. 

Disabilitas Bukan Isu Nasional

Dalam sambutannya, Hery Sudarmanto, mengatakan isu disabilitas bukan lagi isu nasional, melainkan isu Internasional.

Arah pola pikir dan pola tindak di era maju ini bukan lagi Corporate Social Responsibility (CSR) atau belas kasihan terhadap penyandang disabilitas, melainkan membuka lowongan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang mampu meningkatkan profit perusahaan.

Menurutnya arah perkembangan penanganan, dan pelayanan penyandang disabilitas menuju penerapan pelayanan inklusi, baik pelayanan penempatan inklusi (public employment service solution), dan pelatihan yang inklusi tanpa ada perbedaan antara non disabilitas dan penyandang disabilitas dengan hanya menyesuaikan saranan dan fasilitas yang ada.

Hery menambahkan RUU disabilitas tidak lama lagi akan menggantikan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. "Saya berharap seluruh stake holder bersiap menyongsong UU tersebut dengan semangat kebersamaan dan tanpa diskriminasi," katanya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Direktur International Labour Organization (ILO) di Indonesia, Michiko Miyamoto, mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas.

Ia mengungkapkan, banyak perusahaan-perusahaan swasta memiliki pengalaman positif mempekerjakan dan mempertahankan pekerja dengan disabilitas.

“Mereka kerap kali menjadi pekerja paling rajin, loyal dan produktif. ILO ingin terus berbagi pengalaman positif dengan perusahaan dan lembaga pemerintah lainnya, " tuturnya.