Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Dinasti Politik, Salahkah?
Putri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, mencalonkan diri sebagai Walikota Tangerang Selatan, Banten.
Editor: Hasanudin Aco
Selain pernah menguasai kursi eksekutif di Provinsi Banten, dinasti ini juga memiliki kursi legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salahkan pula dinasti politik Dimyati Natakusuma di Pandeglang, Banten, dan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan yang menguasai kursi eksekutif, dan juga legislatif baik di DPRD maupun DPR RI.
Memang, sistem pemilihan langsung, baik pemilihan umum legislatif (pileg), pemilihan umum kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan umum presiden (pilpres) meniscayakan berlakunya hukum rimba: siapa yang kuat, dialah yang menang.
Sebab itu, jangan heran bila ada bapak-anak, suami-istri, kakak-adik atau sanak-saudara sama-sama duduk di lembaga eksekutif atau pun legislatif dalam waktu bersamaan atau berurutan.
Mereka yang punya modal politik dan finansial-lah yang akan menang dalam pemilu.
Simak pula komposisi keanggotaan DPR RI yang banyak diisi sosok-sosok elite partai politik dan pengusaha atau “penguasa”.
Ada 262 orang atau 45,5% dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menduduki posisi penting di perusahaan. Banyak pula elite politik dan pengusaha yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Sebab, antara calon dan konstituen sudah terbangun hubungan simbiose mutualisme atau saling menguntungkan: anda butuh suara, kami perlu uang.
Maraknya kasus money politics (politik uang) dalam setiap gelaran pemilu menjadi bukti akan kebenaran aksioma ini.
Sistem demokrasi yang dianut Indonesia pun melahirkan dua jenis “bangsawan” baru, yakni elite parpol dan pengusaha.
Maka bila ingin menjadi "bangsawan" untuk kemudian duduk di singgasana kekuasaan, baik eksekutif mupun legislatif, jadilah elite parpol atau pengusaha terlebih dulu.
Kalau bukan putrinya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI, mungkinkah dengan mudah Puan Maharani terpilih menjadi anggota DPR RI, kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan sekarang Ketua DPR RI?
Kalau bukan putra-putrinya Amien Rais, mantan Ketua MPR RI dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), mungkinkah dengan mudah Hanafi Rais dan Mumtaz Rais terpilih menjadi anggota DPR RI, dan Hanum Rais terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DI Yogyakarta?
Kalau bukan putranya Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, mungkinkah dengan mudah Edhie Baskoro Yudhoyono terpilih menjadi anggota DPR RI?
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.