Jangan sampai fleksibilitas dalam pengunaan anggaran penanganan pandemi dapat dimanfaatkan kepala daerah calon petahana atau non petahana untuk kepentingan pilkada.

Masyarakat sedang susah dan berat hidupnya secara perekonomian.

Jangan sampai, situasi tersebut dimanfaatkan oleh para aktor politik demi kepentingan syawat politiknya.

Ini yang harus diwaspadai.

KIPP Jawa Timur mengajak masyarakat untuk berperan aktif memantau segala kebijakan pemerintah daerah di dalam penanganan pandemi ini.

Apakah kebijakan kebijakan tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat atau kepentingan tertentu kaitan dengan jelang hajatan demokrasi 9 Desember?

Baik pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait dengan manajemen pengelolahan anggaran maupun kebijakan lainnya.

Teruntuk bagi tiap orang yang mengatasnamakan bakal calon kepala daerah hendaknya bijak dan arif memberi contoh kepada masyarakat dengan tidak memberikan bantuan dengan embel-embel status bakal calon kepala daerah.

Hal tersebut tentu tidak memberikan edukasi yang baik tentang nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai gotong royong kepada masyarakat. (*)