Tiba kemudian saat ia mendapat penugasan menjadi Pangdam XVI/Pattimura, yang membawahkan teritori Maluku dan Maluku Utara. “Itulah penugasan lapangan yang paling saya nikmati. Jadi saya bisa memanfaatkan untuk improvisasi dan berinovasi serta melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah terluar,” kata Doni.

Tugas berikutnya sebagai Pangdam III/Siliwangi (2017-2018).

“Mungkin saya pangdam tercepat, hanya empat-bulan-delapan-hari. Tapi selama itu pula saya praktis tidak pernah pulang ke rumah, karena fokus mengurus Sungai Citarum,” katanya.

Meski hanya 4 bulan 8 hari, tetapi hampir semua anak buahnya merasakan ialah Pangdam “terlama”. Betapa tidak, tiap hari Doni beraktivitas, merancang strategi mengembalikan keharuman Citarum, dalam program Citarum Harum. “Hampir semua anak buah saya di Kodam Siliwangi, karena aktivitas yang sangat padat dan marathon, banyak yang drop fisiknya,” kata Doni sambil tertawa.

Penugasan berikut adalah Sesjen Wantanas, sekaligus anugerah turunnya bitang ketiga menjadi seorang Letnan Jenderal TNI. “Tapi di Wantanas relatif tidak lama, karena terus merangkap jabatan menjadi Kepala BNPB,” ujarnya seraya menambahkan, “dan di BNPB, seperti kita semua tahu, hari-hari kembali disibukkan mengatasi bencana, baik bencana alam maunun wabah Covid-19.”

Tiba saat pasca purnawirawan, Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri menjumpainya. Ketika itu, ia menawarkan Doni posisi sebagai Ketua Umum PPAD, menggantikan dirinya yang sudah dua periode menjabat. Doni tidak serta merta menjawab. Ia minta waktu untuk berkonsultasi dengan banyak pihak, baik teman-teman maupun keluarga.

Tak lama kemudian, Kiki Syahnakri menghubungi lagi.

Di situ Doni menganggap, tawaran Kiki serius. Teman-teman yang saya minta pertimbangan juga umumnya mendukung dan mengatkaan bahwa PPAD adalah tugas pengabdian.

“Saya sempat berseloroh, lha memang sebelumnya bukan pengabdian?” kata Doni sambil tertawa.

Syahdan, Munas PPAD 14 – 15 Desember 2021 pun menasbihkan Doni Monardo menjadi Ketua Umum PP PPAD, menggantikan Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri. Tak lama, para senior banyak yang menghubunginya. Mereka umumnya berpesan, “Don, bagaimana kamu bsia bantu pensiunan agar lebih sejahtera.”

Itulah yang kemudian memotivasi Doni Monardo untuk menggulirkan program kesejahteraan (prosperity policy) sebagai program utama PPAD di era kepemimpinannya. Ia melengkapi struktur organisasi dengan Bidang Ekonomi dan bidang-bidang lain yang bisa mengakselerasi tujuannya, meningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI-AD.

Doni menyadari, mengubah mind-set purnawirawan TNI-AD dari mind-set prajurit ke mind-set entrepreneurship memang tidak mudah.

Karenanya, Doni pun harus melangkah dengan time-line. Termasuk jika memang diperlukan reorganisasi di kepengurusan PPAD, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Adanya Musda PPAD di sejumlah provinsi, oleh Doni dinilai sebagai bagian dari program reorganisasi agar PPAD lebih akseleratif. Ia berharap, ketua PPAD provinsi harus memiliki kapasitas dan kemampuan menjalin komunikasi dengan unsur Forkopimda provinsi.