Oleh: Iwan Nurdin
Aktivis Forum Gerakan 98

TRIBUNNEWS.COM - Dalam sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) tidak memilih menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK hingga Jokowi-Maruf Amin.

Berbeda dengan Ketua Umum Golkar dan PPP yang masuk ke dalam kabinet.

Bahkan “rival politik” Gus Muhaimin di dalam NU seperti Menteri Agama masuk ke dalam kabinet.

Bagi saya, ini semacam manajemen hubungan antara PKB, NU dan Pemerintahan Joko Widodo yang mencoba mengambil kesetimbangan dalam NU.

Meski demikian, kekuatan politik Gus Muhaimin dalam menggenggam PKB, NU, jaringan aktivis hingga kedekatannya dengan beragam kekuatan politik terus terbentuk.

Sosoknya yang terbuka dalam mengajak beragam kalangan membuktikan pemikiran dan tindakan kebangsaannya yang luas.

Banyak survei meremehkan sosok Gus Muhaimin sebagai pendulang suara yang minim.

Padahal suara NU yang termanifestasi di tubuh PKB terus meningkat.

Orang lupa, dari semua sosok politik non kabinet dan eksekutif lainnya seperti gubernur, sosok Gus Muhaimin memiliki ranking tertinggi. Padahal dari ruangan yang paling sulit.

Sekali lagi dari ruangan politik yang paling sulit yakni berada di DPR RI.

Jika tidak dibarengi dengan kinerja politik dan jaringan yang apik situasi ini tidaklah mudah. Karena, dalam iklim politk Indonesia, membangun profile poltik dari DPR terbilang paling sulit.

Bagi banyak orang, menyalahkan dan menjadikan DPR sebagai musuh bersama jauh lebih mudah dibandingkan dengan menyukainya.

Situasi semacam inilah yang telah menjebak sosok seperti Puan Maharani yang meski memiliki partai besar dan posisi Ketua DPR hal tidak membantu beliau dalam menaikkan elektabilitas politik ketika berniat maju ke kandidasi presiden.