Dukungan penyelengaraan Pemilu di Tengah peperangan juga sangat rendah. Hanya 15 persen yang mendukung tersenggaranya Pemilu.

Namun begitu, sekali lagi, secara konstitusi, legitimasi Zelensky memegang jabatan presiden sangat rendah dan lemah.

Sebab, ia hanya bersandar pada UU Darurat Militer, yang dalam konstitusi Ukraina tidak diatur secara rigid peralihannya.

Zelensky juga hanya berpegangan pada kesepakatan faksi-faksi politik di parlemen, yang kompak menyetujui sepanjang UU Darurat Militer masih diterapkan, belum bisa digelar Pemilu.

Pertanyaannya, sampai kapan UU Darurat Militer itu diterapkan rezim Kiev? Apakah ada prospek negosiasi dan perdamaian dalam waktu dekat?

Dua pertanyaan ini tidak ada kepastian. Perang agaknya masih jauh darai kata selesai. Negosiasi Moskow-Kiev, juga tidak ada tanda-tanda bakal digelar.

Upaya terdekat adalah Konferensi Perdamaian Ukraina yang digelar di Swiss. Konferensi ini akan diselenggarakan pertengah Juni.

Tapi sejak awal konferensi ini dicibir, karena penyelenggara tidak menyertakan Rusia dalam konferensi.

Pertemuan menuju usaha perdamaian di Ukraina mustahil tanpa melibatkan Rusia. Juga inisiatif lain akan mustahil menemukan titik temu tanpa melibatkan AS, Uni Eropa, dan NATO.

Karena itu Konferensi Perdamaian Ukraina di Swiss dua pekan lalu, ditengarai hanya bakal jadi panggung Zelensky menggoreng narasi penderitaan versi Ukraina.

Presiden AS Joe Biden dikabarkan tidak akan menghadiri konferensi itu. Begitupun Wapres AS Kamala Harris juga tidak mendapatkan tugas ke Swiss.

Ini memberikan petunjuk jelas, konferensi Ukraina di Swiss hanya pepesan kosong, yang tidak akan banyak artinya bagi perdamaian Rusia-Ukraina.

Tapi bagi Volodymir Zelensky, konferensi itu akan menjadi panggung penting baginya, untuk menunjukkan dia tetap didukung rakyat Ukraina.

Zelensky sudah dipastikan akan mengulang rengekan-rengekannya, meminta bantuan lebih besar lagi dari AS, Inggris, Uni Eropa, dan NATO dalam perangnya melawan Rusia.