“Kita tuh punya strategi agenda setting sama seperti media, dalam setahun kita sudah memetakan agenda apa saja yang akan dikerjakan, nanti dari tahunan dipecah lagi skala bulanan, kemudian mingguan dan harian. Jadi setiap harinya itu kita bisa kelihatan ngerjain apa saja. Kita juga ada media monitoring yang buat cek ombak ya, seperti dalam bulan ini evaluasi jadi kita sudah bisa tahu apa yang jadi isu, atau evaluasi dari yang kemarin tuh seperti apa,” kata Westri.

Kemudian saat permasalahan terjadi atau tahapan krisis, dalam konteks ini korupsi yang dilakukan pimpinan, Humas Kemenpora juga sudah siap melakukan pembenahan citra. Akan tetapi, dalam menangani krisis seperti ini, Humas Kemenpora tidak bertindak gegabah.                 

Humas Kemenpora tetap melakukan pekerjaan sesuai agenda terutama di sosial media, meskipun mereka sadar banyak hujatan yang dilontarkan dari warganet.

Soal permasalahan korupsi ini dikatakan Westri juga lebih kepada masalah personal. Untuk itu pihaknya memilih untuk membaca situasi sambil memutuskan langkah-langkah seperti apa guna bisa mengembalikan reputasi Kemenpora setelah kasus ini terjadi.                                   

“Kalau kita kena masalah seperti itu, kita biasanya tidak menanggapi langsung, tidak kebakaran jenggot lah istilahnya. Landai gitu saja tapi komunikasi setiap harinya itu tetap dilakukan. Media sosial kita tetap running meskipun hujatannya banyak ya kalau di media massanya kita tidak impulsif sampai harus prekson, jadi kita tunggu landai dulu,” ujar Westri,

“Nanti baru strategi komunikasi baru bisa dilakukan. Karena kan kalau kasus korupsi itu kan sebenarnya personal. Pertanyaannya Lembaga tidak ada mitigasi kah? Sistem pemerintah itu sudah mapan karena ada auditor, dan itu bukan audit setelah kasus tapi ada pencegahan mitigasi itu, ada aturan di situ. Sebenarnya secara sistem sudah berjalan tapi kan itu anomali ya,” terangnya.       

Kemudian masuk pada tahap ketiga, yakni tahap krisis. Dimana dalam tahapan ini, Humas Kemenpora mulai fokus dalam memperbaiki citra dari luar dan meningkatkan kepercayaan diri para pegawai di Lingkungan Kemenpora, karena menurutnya kasus korupsi yang menimpa pimpinan Kemenpora juga berdampak pula pada reputasi pegawai Kemenpora

Di sisi lain, Kemenpora juga berbenah dalam melakukan penataan dan tata kelola birokrasi sehingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tiga tahun berturut-turut, yakni anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Sepuluh tahun sebelumnya, Kemenpora memiliki perjuangan panjang hingga memperoleh hasil memuaskan dengan predikat WTP. Tepatnya di tahun 2010 Kemenpora memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 5 kali berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2014. Kemudian, predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer) selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2015-2016. Kemudian, kembali WDP pada tahun 2017-2018.Kemudian, predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer) selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2015-2016. Kemudian, kembali WDP pada tahun 2017-2018.

Predikat WTP itu lah yang menjadi ‘bahan bakar’ Humas Kemenpora untuk menyiarkan bahwa Kemenpora sudah kembali dan menunjukkan bahwa kasus Korupsi di Lingkungan Kemenpora yang sebelumnya terjadi sudah bisa dihilangkan.

“Tugas lainnya kami juga membuat rasa percaya diri karyawan kalau kita tuh bukan orang sampah. Maksudnya tuh ketika Kemenpora kena korupsi itu kan seolah-olah orang Kemenpora kotor, sehingga orang itu apalagi ketika OTT (Operasi Tangkap Tangan) dilakukan di ruangan di mana dia kerja, terus dia menyaksikan itu dan secara psikis itu buat dia down dan juga mempengaruhi psikis karyawan semuanya,” kata Westri.

“Nah untuk membesarkan psikis karyawan, itu ada perna dari kita untuk membesarkan hati mereka bahwa kita tidak seperti itu. Jadi pemulihan bukan cuma keluar tapi di dalam, di internal kita. Kita lakukan dari Humas waktu itu, kan di setiap sudut ada poster-poster, seperti kita dapat pengakuan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK itu kita pampang di poster-poster. Nah itu juga memperlihatkan bahwa kita bisa kok. Itu menaikkan psikis karyawan juga dan buat tamu yang datang ke Kemenpora juga kembali percaya lagi dengan Kemenpora,” jelasnya.

Lebih lanjut, guna meningkatkan citra pasca masalah korupsi, Humas Kemenpora juga kerap menyebarkan pemberitaan-pemberitaan salah satunya dengan capaian predikat WTP. Dalam hal ini, Kemenpora juga menggunakan peran stakeholder, seperti Anggota DPR RI untuk langsung memberikan statementnya terkait perbaikan keuangan di Kemenpora. Dengan cara seperti itu, Humas meyakini akan lebih efektif bisa diterima oleh masyarakat dibanding dengan pihak internal yang mengatakan perihal pencapaian positif Kemenpora.

Fitria Ayuningtyas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Rachmat Kriyantono, Universitas Brawijaya