Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menguji Pamor Raja Jawa Usai Putusan MK, Mampukah Koalisinya Taklukkan Jagonya Megawati di Pilkada?
Pamor Raja Jawa yang disbut oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, diuji apakah bisa tetap didengar dan diikuti oleh anggota koalisi atau tidak.
Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Yulis
Di Jawa Tengah, PDIP kemungkinan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk menghadapi kandidat KIM Plus yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sebelumnya, putra Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep akan diduetkan dengan Ahmad Luthfi di Jawa Tengah.
Tak kalah sengit, PDIP yang sebelumnya bisa mengusung calon sendiri di Sumatera Utara, kini sedang menyiapkan calon untuk menghadapi kandidat yang diusung KIM Plus, yakni Bobby Nasution. Bobby tak lain mantu dari Presiden Jokowi.
Di beberapa Kabupaten / Kota juga terjadi perubahan peta pertarungan Pilkada setelah MK memutuskan tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.
Kompetisi di Pilkada menjadi lebih terbuka dan masyarakat bisa memilih pasangan kandidat sesuai dengan hati nurani, visi-misi, program serta kemampuan kandidat.
Rakyat tak lagi hanya bisa memilih kandidat dari KIM Plus atau memilih kotak kosong atau calon boneka.
Raja Jawa
Peran civil soeciety yakni mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, komika, artis, buruh dan masyarakat biasa yang rela turun ke jalan menentang langkah DPR yang akan menganulir putusan MK, mulai terasa.
Demokrasi yang mundur karena oligarki, mulai kembali ada harapan.
Pamor Raja Jawa yang disebut oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, diuji apakah bisa tetap didengar dan diikuti oleh anggota koalisi atau tidak.
Pada Kongres Nasdem yang digelar hari Minggu (25/8/2024), nama Anies Baswedan terus menggema meskipun Nasdem memilih bergabung denga KIM Plus.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dinyinyirin serta didemo para pemilihnya lantaran memilih bergabung dengan KIM Plus.
Demokrasi Ditegakkan
MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam hal konsitusi, kembali berjalan di jalur yang benar. MK berani mendobrak oligarki yang makin mendominasi di politik dengan menggunakan kekuasaan serta hukum sebagai alat.
Pilar demokrasi yakni partai sebagai penyeimbang kekuasaan, mulai terlihat.
Keberanian PDIP berada di jalur non penguasa terus dipertahankan apalagi PDIP kini menjadi partai pengritik Jokowi.
Baca juga: Curhat Airin Ditinggal Golkar Maju di Pilkada Banten, Siang Ini Bertemu Megawati di DPP PDIP
Pers atau media yang menjadi pilar demokrasi kelima, menjalankan tugasnya secara baik dengan cara melakukan kontrol sosial terhadap upaya DPR menganulir keputusan MK.
