Di Jerman, ketidakstabilan politik telah berkembang jauh lebih parah daripada di Inggris Raya – sebagian besar disebabkan dampak ekonomi yang mengerikan dari konflik di Ukraina.

Popularitas pemerintahan koalisi Scholz yang bobrok (terdiri dari Demokrat Sosial, Demokrat Bebas, dan Partai Hijau) telah anjlok baru-baru ini.

Kemungkinan besar Scholz akan disingkirkan dari jabatannya pada pemilihan tahun depan, jika bertahan sampai saat itu.

Meski begitu, Scholz tetap berkomitmen kuat terhadap perang proksi Amerika – meskipun ada pertentangan besar terhadap perang proksi tersebut di Jerman.

Pemilihan daerah minggu ini di Thuringia dan Saxony, di bekas Jerman Timur, telah menyaksikan munculnya partai populis sayap kanan (AfD) dan partai populis sayap kiri yang baru dibentuk (BSW).

Kedua partai ini sangat menentang keterlibatan Jerman dalam konflik di Ukraina, serta imigrasi massal.

AfD memperoleh 30 persen suara dalam pemilihan daerah ini dan BSW sekitar 15 %. Suara Partai Sosial Demokrat, Demokrat Bebas, dan Partai Hijau anjlok total – dengan perolehan suara partai-partai ini sekitar 5 % atau kurang.

Partai-partai arus utama telah menyatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam pemerintahan koalisi dengan AfD – yang mereka anggap sebagai organisasi neo-Nazi .

Penolakan ini, mengingat ketidakpopuleran koalisi Scholz yang tidak stabil, hanya dapat menyebabkan ketidakstabilan politik lebih lanjut.

Tidak jelas apakah AfD dan BSW juga akan menang di tingkat nasional dan di Jerman Barat – tetapi jelas partai-partai ini sekarang merupakan kekuatan politik yang signifikan di Jerman.

Scholz menggambarkan hasil pemilu minggu ini sebagai mengkhawatirkan dan mengutuk apa yang disebutnya ekstremis sayap kanan karena melemahkan ekonomi, memecah belah masyarakat, dan merusak reputasi Jerman.

Sebuah kritik yang tentu saja dapat secara sah berbalik ditujukan kepada pemerintahan koalisi Scholz sendiri yang tidak kompeten.

Sementara itu, Prancis telah menghadapi krisis politik serius karena Presiden Emmanuel Macron menolak menunjuk perdana menteri dari sayap kiri setelah pemilu nasional baru-baru ini.

Pemungutan suara awal itu, yang secara bodoh diserukan oleh Macron, menyaksikan runtuhnya suara partai-partai sentris.

Saat bersamaan muncul blok sayap kiri radikal baru dan dukungan elektoral yang signifikan yang sedang berlangsung untuk National Rally sayap kanan.

Partai Macron, koalisi kiri baru, dan Rapat Umum Nasional masing-masing memperoleh sekitar 30 % suara – sehingga menciptakan kebuntuan politik yang memecah belah di Majelis Nasional.

Ketidakstabilan politik di Prancis kini dipastikan akan meningkat, karena blok koalisi sayap kiri menolak menerima Michael Barnier sebagai perdana Menteri.

Di Australia, pemerintahan Buruh Albanese, yang memerintah dengan mayoritas dua kursi yang tipis, telah menjadi semakin tidak populer selama dua tahun terakhir.

Australia akan menghadapi pemilihan umum awal tahun 2025. Dukungan Albanese yang tak tergoyahkan untuk pemerintahan Netanyahu telah menyebabkan perpecahan yang dalam di dalam Partai Buruh.

Ini juga menyebabkan pemilih Muslim – yang merupakan minoritas yang cukup besar di sejumlah kursi penting yang dipegang Buruh – meninggalkan partai tersebut.

Kemerosotan signifikan di negara-negara barat dan blok sekutunya ini adalah gambaran betapa krisis itu mereka ciptakan sendiri lewat berbagai konflik yang mereka pompakan.

Di pihak lain, Rusia, China, India dan negara-negara yang semakin intim dengan BRICS+ berusaha mewujudkan kemakmuran lewat tata dunia baru yang lebih adil dan saling menghormati.(Tribunnews.com/Setya Krisna Sumarga)