Tidak ada penyusupan asing, mereka sadar untuk bergerak mempertanyakan ketidakadilan yang dirasakan. Mewahnya gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR ternyata juga dinikmati anggota Dewan di daerah-daerah. Timbul kesadaran kolektif untuk memperjuangkan aspirasi bersama. 

Tanpa komando, tanpa logistic dengan sasaran lokasi unjuk rasa yang memiliki kemiripan : Kantor Polisi atau Kantor Dewan.

Publik melampiaskan amarahnya dengan menyerbu tanpa takut. Bersuara memaki perilaku biadab aparat dan koruptif para elit.

Menunggu “Action” Presiden

Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani dengan mendatangi rumah Affan Kurniawan di rumah kontrakan dalam  gang sempit di Kawasan  Menteng, Jakarta masih dalam tataran “public relations”. 

Pernyataan keprihatinan dan tindakan hukum terhadap perlakuan aparat  yang bertanggungjawab atas kematian Affan adalah tindakan normatf.

Justru publik masih menanti serangkaian tindakan terukur dan tepat untuk mengakhiri kemarahan publik dari Presiden. Kejadian ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. 

Begitu banyak nyawa yang melayang sia-sia. Kematian 4 orang di gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan  kemarin tidak boleh terjadi lagi.

Berapa banyak fasilitas publik hancur akibat kemarahan publik yang terus terpancing dengan tindakan brutal aparat. Tidak boleh  ada sesama anak bangsa saling berbenturan.

Usai tragedi perjuangan menuntut demokrasi beberapa hari ini menjadi langkah cukup Presiden Prabowo untuk “mencopot” para pembantunya yang gagal menjalankan tugas-tugasnya. 

Tidak sekedar melakukan sidang etik bagi personil Rantis Brimob yang menewaskan Affan tetapi para atasannya lolos dari sanksi tegas.

Langkah pencopotan layak diberikan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Saatnya Listyo Sigit Prabowo untuk secara legawa dicopot atau mengundurkan diri seb agai Kapolri. 

Upaya Menko Polhukam yang gagal memitigasi dan mengantisipasi aksi kerusuhan yang berakhir dengan hilangnya nyawa dan musnahnya aset-aset negara serta publik juga layak untuk diganti.   

Keberadaan Kementerian Hak Azasi sudah sudah selayaknya ditinjau ulang karena fungsi dan manfaatnya selama aksi unjuk rasa masih kalah dengan peran Dinas Pemadam Kebakaran.

Menteri-menteri yang membuat gaduh seperti Menteri Keuangan juga seharusnya diganti dengan figur lain yang lebih mumpuni.

Kita berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan mandat kepemimpinan hingga masa tugas berakhir secara konstitusional. 

Mengganti presiden di tengah jalan adalah pertaruhan yang cukup besar karena publik pun tidak rela dengan “ban serep” pemimpin yang sangat diragukan kepemimpinannya.

Rangkaian aksi unjuk rasa  yang terus  berpotensi terjadi lagi di semua daerah jika Presiden Prabowo tidak cepat mengeluarkan kebijakan strategis. Rasa frustasi massal harus diakhir dengan tindakan nyata

Tidak hanya pihak eksekutif yang berbenah, partai politik pun saatnya mau merubah diri agar tidak menjadi monument di Pemilu 2029. Ganti saja anggota DPR yang dikenal kerap mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan publik, yang tidak ada kontribusinya selain flexing dengan proses perggantian antar waktu jika tidak ingin partainya dijadikan “common enemy” oleh publik.

Menggeser personilnya dari posisi wakil ketua komisi menjadi anggota biasa di komisi lain tidaklah cukup.

Demikian pula partai hanya mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk tidak mengeluarkan ucapan dan perilaku  yang menyakitkan hati publik jugalag tidak sesimpel itu.

Bayangkan, anak sang ketua umum  partai tersebut justru yang ikutan asyik bergoyang di parlemen dan sang sekretaris jenderal partainya kerap mengeluarkan pernyataan blunder.

Momentum cobaan bangsa dan negara yang berat terjadi sekarang ini menjadi ujian bagi partai-partai untuk mereformasi partai. Publik akan simpati jika anggota Dewan ikut merasakan derita rakyat yang “memberikan” pekerjaan terhormat kepada mereka.

Langkah menonaktifkan sejumlah anggota DPR hanyalah “basa-basi” belaka karena sejatinya mereka masih mendapat gaji dan tunjangan.

Tidak ada ketegasan PAN, Nasdem atau Golkar untuk memecat anggota Dewan yang dikeluhkan publik. Sementara partai-partai lain pun “adem ayem”. 

Saatnya nama DPR pun harus diubah namanya untuk mengubah pandangan negatif  publik selama ini, DPR harusnya menjadi Dewan Karyawan Rakyat atau DKR. Mengingat selama ini mereka “gagal” menjadi perwakilan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya per lima tahun sekali !

Gugurnya Affan Kurniawan dan martir demokrasi lainnya tidak boleh kita sia-siakan.