Sejak pilkada langsung digelar pada 2004, hingga kini sudah ada sekitar 400 kepala daerah masuk penjara karena korupsi.

Money politics memang marak dalam setiap pilkada langsung. Bahkan ada rakyat yang terang-terangan memasang spanduk: "Di sini siap menerima serangan fajar."

Lingkaran Setan Korupsi

Pertanyaannya, mengapa money politics marak dalam setiap pilkada langsung?

Pertama, karena masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Rakyat butuh uang meskipun recehan. 

Kedua, rakyat menengah ke bawah, yang merupakan mayoritas di Indonesia belum melek politik.

Mereka tak sadar bahwa suara yang "dibeli" oleh calon dengan harga sangat murah, mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah, akan membuat hidup mereka sengsara selama lima tahun ke depan.

Sebab, kepala daerah bisa saja tak peduli dengan nasib rakyat, karena suara mereka sudah dibayar. 

Begitu terpilih, maka yang pertama kali muncul dalam benak kepala daerah adalah bagaimana caranya segera balik modal.

Ketika sudah balik modal, mereka berpikir lagi bagaimana mencari modal baru buat modal pilkada berikutnya. Segala cara pun dihalalkan. Termasuk korupsi APBD.

Ketiga, balas dendam. Karena merasa tidak diperhatikan oleh kepala daerah selama lima tahun menjabat, maka ketika maju lagi sebagai calon, petahana kapala daerah itu pun "dipalak" rakyat melalui money politics yang mereka anggap sebagai "rezeki".

Calon kepala daerah penantang ikut-ikutan menebar angpao dan sembako karena takut kalah, mengingat petahana juga bagi-bagi angpao dan sembako. 

Jadi di sinilah terjadi lingkaran setan korupsi. Kepala daerah korupsi APBD untuk money politics, padahal di APBD itu ada hak rakyat, dan APBD pun berasal dari uang rakyat yang dipungut dari pajak.

Uang rakyat dicuri kepala daerah untuk dibagikan kepada rakyat. Rakyat menerima suap berupa money politics yang berarti korupsi, meskipun nominalnya tak seberapa. 

DPRD pun Korup?

Yakinkah kita bahwa biaya pilkada tak langsung akan lebih murah, seperti pendapat Prabowo, Bahlil dan elite-elite parpol lainnya? 

Jawabnya tak ada jaminan! Mengapa? Sebab sudah terbukti wakil rakyat pun korup.