Apapun yang nantinya akan menjadi kebijakan, baik perubahan paradigma, sistem pengawasan hingga gaya kepemimpinan, pada prinsipnya akan membutuhkan suatu implementasi prinsip “good governance” pada semua struktur dan fungsi Polri, yakni penekanan pada transparansi dan keterbukaan.

Polri harus menjadi institusi yang inklusif, terbuka terhadap kritik dan pengawasan, hingga kemampuan beradaptasi pada perkembangan zaman. Polri 5.0 atau Polri yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi, selain dapat membantu tugas Polri sehari-hari, juga mampu menghadirkan transparansi; terawasi dan terkendali. Polri bukan hanya “meniup peluit atau menilang” tapi mengetahui betul seluruh duduk permasalahan dalam masyarakat.

Alih-alih berkutat pada mekanisme ketatanegaraan atau politik dari pengangkatan Kapolri, saya melihat bahwa hal yang perlu dibenahi saat ini adalah sistem pemolisian itu sendiri.

Saya memandang bahwa Polri sejauh ini telah berupaya untuk berbenah diri, berinovasi, dan beradaptasi. Akan tetapi tiada gading yang tak retak. 

Ada saja beberapa kasus dan pelanggaran oknum yang tentu akan mempengaruhi citra Polri. Meski begitu, masyarakat tetap percaya bahwa Polri akan mampu berbenah diri dan membayar kepercayaan publik.

Saya tetap berpandangan bahwa reformasi Polri bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Berbagai pandangan, baik oleh KPRP, DPR, pemerhati kepolisian, ahli hukum, dan seluruh masyarakat tentang reformasi Polri, merupakan upaya bersama untuk menghadirkan Polri yang kredibel dan dicintai masyarakat. 

Perubahan tidak hanya menyasar pada kekuasaan atau kepemimpinan Polri semata, namun usaha untuk membangun citra dan institusi Polri yang berintegritas, berkualitas, dan terbuka. Saya pribadi percaya bahwa Polri akan mampu mewujudkannya.