Baca tanpa iklan
Dia mengakui pemerintah memiliki Pugar, program untuk garam rakyat.
"Sangat disayangkan bahwa, dari jumlah peningkatan produksi, Pugar ini hanya mencapai target sebesar 50%. Realisasi bantuan kepada petambak garam juga tidak pernah mencapai 100%. Lalu tidak ada bantuan teknologi," katanya.
Bhima menyoroti rantai penyediaan garam begitu panjang sehingga petambak garam tidak pernah merasakan keuntungan besar ketika harga garam naik.
Dia lalu merujuk data KIARA (koalisi rakyat untuk keadilan perikanan) dalam lima tahun terakhir.
Data itu menyebutkan jumlah petani tambak garam di Indonesia menurun drastis, yakni dari 30.668 jiwa pada tahun 2012 menjadi 21.050 jiwa di 2016. Artinya, ada sekitar 8.400 petani garam yang alih profesi.
Sebagian besar menjadi buruh kasar atau pekerjaan informal lainnya dan berkontribusi terhadap fenomena migrasi kemiskinan dari desa ke kota.
"Dari perspektif industri, lebih baik impor garam karena rantai pasokannya ringkas. Kalau membeli produk garam lokal, ada tujuh mata rantai dan tiap mata rantai ada biayanya sehingga ketika sampai ke level konsumen jadi lebih mahal," katanya.
Karena itu, menurut Bhima, pemerintah harus punya skema yang jelas agar swasembada garam dapat terwujud.