Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengapresiasi kinerja dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Sandiaga Uno menuturkan dirinya memperhatikan kinerja sahabatnya itu sejak dua bulan Erick Thohir bekerja.
Baca: Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution Maju Pilkada, Sandiaga Uno: Pastikan Tidak Ada Keberpihakan
"To be fair, saya agak bias ya kalau tentang Erick Thohir karena kita bersahabat sejak lama. Saya melihat dari dua bulan kinerja dia secara fair kita perlu apresiasi," ucapnya mengapresiasi kinerja menteri BUMN itu.
Hal tersebut dikatakan Politikus dan pebisnis itu usai menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, (14/12/2019).
Dirinya juga menuturkan ada beberapa keputusan strategis dari Erick Thohir yang menurutnya perlu digarisbawahi.
Keputusan yang dimaksudkan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu adalah membersihkan dan mengirimkan pesan yang tegas akan komitmen terhadap good-corporate-governance.
Baca: Aktivis Perempuan Tak Bangga Sri Mulyani Masuk 100 Perempuan Berpengaruh di Dunia versi Forbes
Apa yang telah dikerjakan menteri BUMN itu menurut Sandi berguna untuk mengokohkan BUMN sebagai benteng perekonomian Indonesia.
Selain itu dapat juga sebagai lokomotif katalisator pembangunan kita ke depan dan pertumbuhan ekonomi.
Bantu di BUMN
Sementara itu dikutip dari Kompas.com, calon wakil presiden pada Pemilu 2019 Sandiaga Uno mengaku siap membantu Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara.
Kabar positif ini muncul setelah beberapa waktu lalu eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris Pertamina, salah satu perusahaan BUMN.
Namun demikian, Sandiaga menegaskan bahwa bentuk kontribusinya itu bukanlah dengan menjadi direksi ataupun komisaris perusahaan pelat merah.
"Saya sampaikan, saya akan membantu beliau dan kehormatan kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Namun bukan kapasitas pimpinan perusahaan, direksi, atau komisaris," kata Sandiaga usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).
Hal itu disampaikan Sandiaga Uno menanggapi kabar yang menyebut Erick Thohir menawarinya kursi bos BUMN yang bergerak di bidang asuransi.
Sandiaga mengatakan, dirinya tidak mungkin masuk dalam BUMN karena berstatus sebagai kader Partai Gerindra.
"Tentunya BUMN itu harus bebas dari benturan kepentingan, harus bebas dari kepentigan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai-partai," kata Sandiaga yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut mengomentari kasus perusahaan asuransi Jiwasraya. Ia meminta kasus itu segera diselesaikan sambil berharap kasus serupa tidak terulang.
"Jangan sampai ini menjadi trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi tantangan utama pada 2020 karena sistem keuangan kita sangat bergantung pada stabilitas moneter kita" kata Sandiaga Uno.
Ia pun meyakini bahwa masih banyak sosok profesional lainnya yang mampu mengisi posisi bos BUMN di bidang asuransi, termasuk Jiwasraya
"Saya waktu debat pilpres bilang saya pernah bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi itu di Hong Kong, di Singapura, mereka banyak dan siap ditarik di Indonesia," kata Sandiaga.
Baca: Sederet Gebrakan Menteri BUMN Erick Thohir, Sandiaga Uno: Saya Harap Dilakukan Secara Istiqamah
Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.
Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.
Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (rollover) hingga satu tahun berikutnya.
Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120 persen.
Adapun Erick Thohir sempat menyebut Sandiaga Uno cocok mengurus dana pensiun ketika keduanya diundang dalam acara "Mata Najwa".
"Salah satu expertise dari Sandi kan di (bidang) keuangan. Saya rasa ke depan bagaimana saya juga dapat advice mengenai dana pensiun yang mungkin ini akan menjadi suatu challenge yang sangat berat ke depan karena, kembali, sistem pengelolaannya yang menurut saya belum baik," kata Erick dikutip dari tayangan "Mata Najwa".