Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk mencapai target nol-bersih emisi atau Net Zero Emission (NZE), selambatnya tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan dari negara lain.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pencapaian target tersebut tentu saja membutuhkan dana yang besar dan teknologi yang canggih, serta sumber daya manusia yang bisa mendukung.
"Pemilihan teknologi menjadi pertimbangan utama guna memastikan ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan dan daya saing,” ucap Menteri Arifin dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).
“Hal tersebut untuk mencapai kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, serta ketahanan iklim dan rendah karbon," sambungnya.
Menteri Arifin juga menjabarkan strategi jangka panjang sektor energi yang dilakukan Pemerintah menuju karbon netral.
Pada sisi suplai, strategi yang dilakukan adalah pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), meliputi solar fotovoltaik, angin, biomassa, panas bumi, hidro, energi laut, nuklir, hidrogen, dan battery energy storage systems.
Baca juga: PGN Ikut Kebijakan Kementerian ESDM Soal Proyek Transmisi Cirebon - Semarang
"Di samping itu infrastruktur sangat penting, jadi interkoneksi, transmisi dan penerapan smart gird ini juga mutlak dilaksanakan. Demikian banyaknya hal-hal yang harus kita integrasikan, termasuk juga dukungan-dukungan pendanaan ke depan," paparnya.
Sementara dari sisi demand, strategi yang dilakukan antara lain penerapan standar kinerja energi minimum (SKEM) dan kompor listrik.
Untuk sektor transportasi, dengan penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Selain itu pada sektor industri, dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan industri sesuai jenis proses industri yang ada dan transisi energi.
Sedangkan untuk sektor komersial melalui optimasi konsumsi energi pada bangunan gedung milik swasta dan Pemerintah.
"Untuk mencapai target-target pembangunan EBT tersebut, tentu membutuhkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dan keamanan berusaha. Maka dari itu, Pemerintah merumuskan beberapa kebijakan strategis," pungkas Arifin.