TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Associate Profesor Nanyang Technological University (NTU) Singapura Prof. Sulfikar Amir menilai pemerintah tidak bersikap bijaksana dalam menentukan waktu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian nasional dan situasi kesehatan masyarakat belum memungkinkan mendukung proyek berskala besar serta jangka panjang tersebut.

"Karena waktunya tidak tepat ini, sepertinya ada sebuah proses keinginan politik yang
dipaksakan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara di saat keuangan dan
psikologis masyarakat belum siap melakukan transformasi secara drastis seperti ini,"
paparnya.

Ia juga meragukan IKN sebagai salah satu cara menciptakan pemerataan ekonomi di
luar Pulau Jawa.

Menurutnya, persoalan ketimpangan ekonomi memang harus dicarikan solusinya,
tetapi pemerintah tidak memperlihatkan satu rumus atau simulasi yang menunjukkan
ketika IKN dipindahkan maka serta merta terjadi pertumbuhan ekonomi di seluruh
wilayah Indonesia, khususnya di luar Jawa.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dengan Alasan Pembangunan IKN

"Saya belum melihat modelnya, kalaupun ada kita perlu mengujinya. Jadi ini menjadi
pertanyaan besar di masyarakat," tutur Sulfikar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan ibu kota negara
ke Nusantara, Kalimantan Timur buka sekadar memindahkan aparatur sipil negara dan
bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan.

Baca juga: DPD RI Minta Pemerintah Tak Ubah Ekosistem Hutan Saat Bangun IKN

Melainkan merupakan lompatan bagi bangsa indonesia untuk melakukan tranformasi bangsa menuju indonesia maju.

Hal itu disampaikan Presiden di acara RRI Beranda Nusantara, yang disiarkan
dalam kanal Youtube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).

"Kita akan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang benar benar menunjukan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," kata Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

Sulfikar juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memindahkan ibu kota
negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Prinsip kehati-hatian dinilai perlu karena Indonesia tidak pernah memiliki pengalaman membangun sebuah kota dari awal.

"Selama Indonesia merdeka, kita belum pernah punya pengalaman membangun sebuah kota yang benar-benar from scratch dari awal, dari tanah kosong yang kemudian membangun sebuah perkotaan yang begitu kompleks. Kemudian berkembang menjadi sistem urban yang dinamis dan berkelanjutan," kata Sulfikar.

"Jadi, ini adalah sebuah tantangan yang menurut saya, kita harus ekstra hati-hati,"
tambahnya.