Pertama, Pemerintah diminta untuk melakukan kebijakan kenaikan alokasi subsidi pangan dan subsidi energi.

"Sebaiknya pemerintah melakukan kenaikan alokasi subsidi pangan dan subsidi energi. Setidaknya untuk subsidi energi minimum dinaikkan menjadi Rp200 triliun," papar Bhima.

Ia juga mengatakan, peran Satgas Pangan juga harus di optimalkan untuk mencegah penimbunan atau macetnya pasokan dan distribusi secara sengaja.

"Maklum ketika harga barang naik, banyak yang manfaatkan untuk manipulasi stok untuk dapatkan marjin keuntungan tinggi," tambah Bhima.

Dan yang kedua, jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah (BSU) maupun bantuan UMKM harus ditambah porsinya dan pencairan dipercepat.

"Untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebaiknya pemerintah dan BI mendorong peningkatan devisa hasil ekspor dan meningkatkan insentif re-investasi perusahaan PMA agar dividen bisa dicegah keluar dari Indonesia," pungkas Bhima.