"Disosialisasi mungkin kurang gencar. Jangan dipandang seluruh pengusaha sudah mengerti Tax Amnesty, tujuan Tax Amnesty, belum juga," ujar Nurjaman saat dihubungi, Jumat (3/6/2022).

Menurut Nurjaman, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi Tax Amnesty Jilid II yang kini menyisakan kurang dari 30 hari, yakni hingga 30 Juni 2022.

"Perlu gencarkan lagi sosialisasi apakah sama dengan jilid pertama, apa kelebihan jilid kedua, apa ada yang lebih menguntungkan. Itu dibuka oleh pemerintah melalui sosialisasi transparan, terbuka, dan masif," kata Nurjaman.

Namun, Nurjaman tetap mendorong para anggotanya, para wajib pajak untuk berpartisipasi dalam Tax Amnesty Jilid II.

"Apindo mendorong kepada para pengusaha untuk mengikuti Tax Amnesty Jilid II agar tertib administrasi di bidang perpajakan," katanya.

Diketahui tenggat waktu PPS atau Tax Amnesty Jilid II kini menyisakan kurang dari 30 hari, yakni hingga 30 Juni 2022. Melalui program itu, wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan seperti bebas dari sanksi dan denda.

Denda administrasi sebesar 200 % dijatuhkan ketika Ditjen Pajak menemukan harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) hingga batas waktu terakhir PPS. Sanksi 200 persen itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty (pengampunan pajak). (Tribunnews.com/Kontan)