Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, COLOMBO - Beberapa serikat pekerja kesehatan di Sri Lanka memutuskan mogok kerja selama dua hari karena kesulitan yang mereka hadapi akibat kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Dikutip dari Dailymirror.lk, Rabu (29/6/2022), Presiden Serikat Inspektur Kesehatan Masyarakat (PHI) Sri Lanka, Upul Rohana mengatakan saat ini tunjangan bahan bakar untuk tenaga kesehatan adalah 1200 rupee Sri Lanka.

"Kami telah membahas kelangkaan BBM ini masalah ini, namun sejauh ini kami belum menerima solusi apapun," kata Rohana.

PHI bersama bidan, teknisi EKG, EEG dan beberapa divisi lainnya tidak akan masuk kerja selama dua hari.

Sebelumnya, kelangkaan BBM telah membuat warga Sri Lanka mengantre di seluruh pompa bensin untuk membeli BBM menggunakan sistem token.

Mekanisme ini diterapkan dengan tujuan untuk mengurai antrean bahan bakar yang panjang.

Baca juga: Ekonomi Sri Lanka Mengalami Kontraksi1,6 Persen di Kuartal Pertama 2022

Juru Bicara militer negara itu, Brigjen Dilantha Premaratne mengatakan bahwa mekanisme ini dilaksanakan bersama oleh aparat gabungan yakni polisi, militer dan pengelola SPBU.

]Sedangkan Juru Bicara Angkatan Udara (AU) Sri Lanka, Kapten Dushan Wijesinghe menyampaikan bahwa mereka yang menunggu dalam antrean akan didaftarkan.

Baca juga: Antrean Warga Sri Lanka Mengular, Bahan Bakar Didistribusikan Lewat Sistem Token

Sehingga nama, nomor ID, alamat dan nomor kendaraan mereka akan dicatat.

Saat stok bahan bakar tiba di stasiun pengisian bahan bakar yang telah memuat nama mereka, maka mereka akan langsung diberitahu.

Setelah itu, mereka yang terdaftar bisa datang dan mendapatkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka.

Baca juga: Sri Lanka Tidak Sediakan BBM untuk Kendaraan Pribadi, Hanya Layanan Esensial

Pada briefing yang diadakan untuk mereka yang mengantre di SPBU pada Senin kemarin, pihak berwenang menyampaikan kepada mereka yang menunggu untuk didaftarkan bahwa mulai Senin kemarin, hanya mereka yang telah mendaftar dan diberi token yang diizinkan untuk mendapatkan bahan bakar.

Sekretaris Gabungan Asosiasi Distributor Minyak Bumi, Kapila Naotunna pada Senin sore waktu setempat mengatakan bahwa ia sangat menentang penerbitan kartu 'token'.