DEN juga memiliki strategi untuk mengurangi subsidi LPG dengan meningkatkan jumlah penggunaan gas melalui pipa.

Dengan makin banyaknya jaringan gas melalui pipa dipercaya akan mengurangi konsumsi LPG yang sebagian besar masih diimpor.

Sehingga jaringan gas rumah tangga dinilai Satya bisa dijadikan salah satu solusi mengurangi impor LPG.

Selain itu untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, Satya meminta agar Kementrian ESDM mempercepat dan menggalakkan konversi kompor LPG ke listrik.

Selain suplai listrik yang cukup, harga kalori kompor listrik induksi masih lebih murah dibandingkan LPG.

"Memang konversi ini tak bisa diimplementasikan dalam waktu cepat. Namun itu semua harus dijalankan Kementrian ESDM agar kita tak tergantung BBM dan LPG impor," ujar Satya.

"Sebab di dalam APBN 2023 subsidi BBM akan berkurang menjadi Rp 360 triliun. Meski angkanya masih besar namun pengurangannya juga besar," lanjut Satya.

Penjelasan Luhut

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. tapi untuk diketahui harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," kata Luhut.

Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Menurutnya Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan dilakukan.

Namun demikian, Menko Luhut melanjutkan, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

Tanggapan Pertamina