Selain itu sambung Sigit, ihwal rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM tersebut ke bantuan sosial (Bansos) dinilai tidak memberikan dampak signifikan.

“Rakyat butuh penundaan dan pembatalan, bukan skema pengganti subsidi BBM,” ucap Sigit.

Harga BBM Jauh dari Harga Keekonomian

Kementerian Keuangan menyatakan, kenaikan harga minyak dunia yang kini di kisaran 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel dan rupiah di Rp 14.700 per dolar AS, membuat harga Pertalite dan Solar jauh di bawah keekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, harga jual Solar oleh Pertamina dengan seizin pemerintah hanya Rp 5.150 per liter.

"Ini artinya harga solar jauh di bawah keekonomian  hanya 37 persen dari harga keekonomian. Kalau menggunakan hitungan dolar AS di Rp 14.700 dan harga minyak 105 dolar AS, harusnya harga Solar Rp 13.950 per liter," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

Karena itu, pengguna dari Solar mendapatkan subsidi 63 persen dari harga keekonomian atau sebesar Rp 8.800 per liter.

Kemudian, Sri Mulyani menambahkan, untuk Pertalite juga sama yakni harga sekarang Rp 7.650 per liter, jauh di bawah keekonomian.

Baca juga: Dampak jika Harga BBM Naik: Disebut Bisa Picu Inflasi hingga Timbulkan Efek Domino Negatif

"Kalau hitungan minyak dunia 105 dolar AS dan kurs Rp 14.700 per dolar AS, maka harga Pertalite harusnya di Rp 14.450 per liter," katanya.

Menurut dia, artinya konsumen dari Pertalite sekarang ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 6.800 per liter.

Butuh Dana Rp198 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp198 triliun jika tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Kondisi itu akan semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.

"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani.