Yakni dengan menerbitkan Right Issue 6 miliar lembar saham senilai Rp5 triliun melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tentunya kepada para pemegang saham Mandiri, BNI, BRI. Baru kemudian ditawarkan ke publik.

"Hal ini jangan hanya dalam rangka mengejar ekuitas agar CAR BSI dapat mencapai di atas 20 persen, namun harus menjadi indikator bank sehat dan rencana ekspansi kedepan yang terarah, ucap Intan.

Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) itu menambahkan, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh BSI dengan kekhususan sebagai perbankan Syariah bisa dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan.

"Pelatihan, pendampingan dan program bagi UMKM harus berbeda dengan institusi konvensional lainnya, juga dapat melibatkan para santri, Dewan Kemammuran Mesjid, Majelis Taklim dan sebagainya," tutur Intan.

Di atas itu semua, Intan Fauzi mengingatkan

"Orientasi BSI harus turut memperbesar industri halal yang sangat potensial," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui jika rasio kecukupan modal perseroan berada di bawah industri. Oleh sebab itu, BSI berencana untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menaikkan modal pada kuartal IV/2022.

"CAR lebih tinggi itu lebih bagus, karena waktu merger belum ada injeksi modal tambahan. Nah, kita harus injeksi (modal) lewat rights issue," ujarnya.

Hery menyampaikan perseroan akan melakukan rights issue senilai Rp5 triliun yang digunakan untuk ekspansi bisnis BSI, seiring dengan target pertumbuhan biaya perseroan yang cukup tinggi.

Selain itu, aksi tersebut juga untuk mengerek rasio CAR perseroan menjadi 22 persen.

"(CAR) belum mampu ke 25 persen, tapi corporate action berikutnya akan kita kejar ke sana," pungkasnya.