Kata Suahasil, berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, Rafael mengakui mobil Rubicon, Land Cruiser, Harley Davidson, Yamaha, bahkan BMW putih tertulis bukan atas nama Rafael Alun Trisambodo, melainkan pihak lain.

"Rubicon diakui Rafael Alun milik kakaknya. Sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik anak menantunya," kata Suahasil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Dikatakan Suahasil, menindaklanjuti hal tersebut Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan meminta Rafael untuk menunjukkan bukti kepemilikan dan status harta kekayaan tersebut.

"Tim Inspektorat Jenderal tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut, atas harta yang dilakukan di LHKPN," ucap dia.

Baca juga: KPK Sebut Rafael Alun Trisambodo Ngaku Pakai Harley Davidson Bodong

Selain itu, Suahasil mengatakan Tim Pemeriksa juga tengah menelusuri dugaan kepemilikan properti dan tas mewah yang tersebar di media sosial.

"Dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya, berupa properti kendaraan dan tas mewah," papar dia.

Tidak Masuk Akal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo mencapai Rp56 miliar tidak masuk akal dengan posisinya sebagai eselon 3 di Ditjen Pajak.

Menurut Bendahara Negara, angka kekayaan Rafael yang menembus Rp50 miliar dinilai terlalu besar, dan menjadi sorotan.

"Terhadap yang bersangkutan (Rafael Alun Trisambodo) yang masyarakat sudah mengatakan ini kayaknya doesn't make sense. Kita juga tahu itu tidak make sense," ucap Sri Mulyani dalam acara diskusi Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Maka kita bilang sama Irjen sampaikan ke publik yang selama ini anda sudah lakukan untuk melakukan kontrol investigasi dan eksaminasi," sambungnya.

Pantas Rakyat Kecewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung masalah perilaku hedon oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/3/2023).

Presiden mengatakan mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap perilaku aparat tersebut.