"Melakukan pengujian sarana prasarana angkut kelaikan kapal dan dipastikan keselamatan, permesinan kemudian kru kapal semuanya dipastikan memenuhi peraturan persyaratan awak kapal," paparnya.
Berantas Calo Tiket
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyampaikan, pergerakan calo tiket di Pelabuhan Merak masih marak terjadi, apalagi ditengah situasi menjelang hari-hari besar, seperti Idul Fitri.
Hal itu dia sampaikan dalam Diskusi Forwahub "Kesiapan Operator Transportasi Hadapi Mudik Pascapandemi", Rabu (15/3/2023).
"Di Merak-Bakauheni itu ada 700 orang yang bergerak dalam informal economy, 700 orang (calo). Saya yakin teman-teman memahami mereka dari engkong-engkongnya sudah ada dari dulu, bahkan mungkin lebih lama dari pelabuhan," ujar Ira.
Bahkan, Ira mengaku, pihaknya tak segan memecat pagawainya yang terbukti terlibat dalam lingkaran pekerja sektor informal itu.
"Kalau ditanya, masih ada, masih ada. Tapi ada orang dalam? Ada kejadian yang ada orang dalam, dan kami pecat langsung," tegasnya.
Untuk itu, Ira menegaskan, strategi yang dilakukan ASDP adalah mengalihkan sistem pembelian tiket dengan digital. Sehingga, hal itu bisa meminimalisir calo-calo tiket di pelabuhan.
"Kami memilih untuk menggunakan cara yang mungkin tidak revolusioner, tapi kita ingin caranya lebih halus. Saya memikirnya begini saja, mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya cari makan sama dengan kita semua," ucap dia.
"Kebetulan kita beruntung, kita berada di sektor yang formal. Kalau kami mau pakai force beneran, bisa. Kami korporasi, insyaallah kami punya sumber daya. Tapi memang caranya pelan," sambungnya.
Ira turut mengimbau, masyarakat agar membeli tiket jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan. Sebab, kata dia, hal itu menutup peluang adanya calo tiket di pelabuhan.
"Saya juga ingin memastikan masyarakat ayo sama-sama belajar. Calo itu gak akan ada kalau masyarakatnya aktif juga. Ayo kita beli tiketnya sehari sebelumnya. Jangan hari itu, sampai pelabuhan," tuturnya.
Dikatakan Ira, pergerakan calo ini sepatutnya dilihat sebagai pekerjaan rumah bersama kementerian dan lembaga. Artinya, tidak saja melulu tugas dari sektor pelabuhan, terlebih ASDP sebagai moda transportasi laut yang melayani masyarakat kelas bawah.
"Saya ingin melihatnya, ini PR bersama, saya kira bapak-bapak juga setuju. Ini PR bersama Indonesia, bukan hanya ASDP," ungkapnya.