Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang saat ini tengah dibangun di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5/2023).

Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Ketua Kadin Ungkap Pengaruh Tahun Politik Terhadap Investasi di IKN

Hadir pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.

Juru bicara Fraksi Demokrat Rizki Aulia, menyampaikan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Dia juga meminta pemerintah untuk mendorong belanja negara yang bersifat result based, dan memiliki multiplier effect.

"Sehingga anggaran seperti IKN Nusantara, bisa ditunda," kata Rizki.

Menurut Rizki, anggaran pemerintah itu sedianya digunakan untuk menjaga stabilitas harga pokok di wilayah pedesaan.

"Bisa sebaiknya difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi untuk masyarakat kecil yang hidup di perkampungan dan desa-desa," ujar Rizki.

Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!" teriak Rizki.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.

Dia menambahkan, penundaan pembangunan IKN itu dilakukan untuk mengalihkan belanja negara pada pemulihan daya beli masyarakat.

"Pemerintah menunda pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Sehingga belanja tersebut difokuskan pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Stimulus Kegiatan Usaha di IKN Nusantara Lewat PP 12 Tahun 2023

Alokasi Dana

Pemerintah memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

"Tahun depan, akan ada alokasi sejumlah anggaran untuk IKN. Nantinya akan kami susun dalam RAPBN 2024," terang Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Senin (22/5).

Isa belum memerinci besaran yang pasti untuk alokasi anggaran IKN pada tahun depan.

Namun, yang pasti, negara merogoh kocek untuk memancing para investor untuk masuk ke dalam pembangunan IKN.

Ini pun sebenarnya sudah dilakukan. Pada tahun 2023, pemerintah sudah mengalokasikan RP 23,9 triliun untuk pembangunan IKN.

Baca juga: PM Jepang Dukung IKN Indonesia, JBIC Tanda Tangan Kontrak Siap Kucurkan Miliaran Yen

Bukan Gagasan Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan merupakan gagasan dirinya.

Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

"(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," katanya melanjutkan.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan," ujar Jokowi.

"Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," katanya lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia juga membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet," kata Jokowi.

"Tetapi, jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," ujarnya.

220 Investor Berminat Tanam Modal di Ibu Kota Nusantara

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebutkan, banyak pihak yang berminat untuk berinvestasi di IKN.

Berdasarkan catatannya, terdapat 220 surat ketertarikan investasi atau Letter of Interest yang diterima.

Total Letter of Interest (LoI) merupakan akumulasi dari calon investor dalam negeri maupun asing.

Ia melanjutkan, para calon investor ini tengah melihat ke lapangan dan melakukan studi kelayakan dan rencana bisnis.

"Total awal yang namanya LoI keinginan dari calon investor swasta dalam dan luar negeri kita sekarang dapat kira-kira lebih dari 220 LoI," ucap Bambang dalam diskusi 'Membedah Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara' di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

"Tapi dari LoI menjadi macul (pembangunan proyek) di lapangan itu membutuhkan waktu. Saya tau Ibu Bapak calon investor akan membuat suatu feasibility study dengan data yang lebih lengkap," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menceritakan bahwa dirinya baru saja kembali dari Jepang dalam rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 5 Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani OIKN dengan badan dan perusahaan Jepang.

Adapun 5 perusahaan Jepang yang menandatangani MoU, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH), Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities (JCODE), dan Urban Renaissance Agency (UR).

"Saya sendiri baru kembali dari Hirosima mendampingi Presiden di G7, dan di sana juga Alhamdulillah kita mendapatkan respons yang cukup positif dari para investor Jepang," ucap Bambang.

"Ada 5 MoU yang ditandatangani dari berbagai pihak, kemudian juga 24 Letter of Interest yang kami terima dari berbagai investor, calon investor yang ada di Jepang. Untuk mereka nantinya InsyaAllah akan menindaklanjuti dengan berbagai hal yang detail," pungkasnya.