Hasto menambahkan, bansos semestinya diberikan untuk menujukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Hasto menegaskan, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantkng partai paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar bisa jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.

Dia menyebutkan, besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) tersebut masing-masing Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya.

Jika dirapel selama tiga bulan, nilainya mencapai Rp 600 ribu per keluarga sasaran.  Untuk alokasi penambahan subsidi pupuk bagi petani dikucurkan senilai Rp 14 triliun.

Penambahan alokasi anggaran ini menurut dia, untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya.

“Itu (anggaran bansos dan subsidi pupuk) nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara, Senin (5/1/2024).

Baca juga: Ketua Banggar DPR Soroti Alokasi Anggaran Bansos dan Perlinsos: Semoga Tak Disalahgunakan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoralnya.