Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Dradjad Wibowo mengatakan secara premis bantuan sosial (bansos) ekuivalen dengan suara yang diperoleh.
Namun menurutnya premis ini terpatahkan dengan argumen banyak caleg dan calon kepala daerah yang suaranya kecil meski sudah menebar bansos besar-besaran..
”Secara politik riil mereka yang pernah terjun memperebutkan suara rakyat tahu bahwa premis itu salah,” kata Dradjad kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).
Dradjad menilai tuduhan politisasi bansos itu basisnya lemah.
Baca juga: Refly Harun: Pemerintah Perpanjang Bansos El Nino Saat Pemilu, Jelas Berkaitan dengan Pilpres 2024
Bahkan efeknya, kata dia, ada sebagian caleg dan calon kepala daerah yang menarik kembali bantuannya.
“Sebagai unsur pimpinan fraksi dan parpol sejak dua puluh tahun lalu (2004), saya tahu betul betapa kecilnya rasio jumlah suara versus jumlah bansos,” jelas Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Calon masih menebar bansos hanya sebagai syarat minimal agar didengar ketika berkampanye.
Tapi mereka tahu, bansos mereka belum tentu menghasilkan suara.
Kedua, fakta mengenai Komeng dan Jihan Fahira yang suara mereka besar sekali tanpa memakai bansos.
Beberapa pesohor lain juga seperti itu.
Ketiga, tidak ada bukti ilmiah yang membenarkan premis di atas. Belum pernah ada survey lapangan yang membuktikan hubungan kausalitas antara bansos dengan suara.
“Klaim ekonometri saksi ahli paslon 01 itu didasarkan pada asumsi bahwa ada hubungan kausalitas tersebut. Lalu dia buat regresinya. Pendekatan dia salah kaprah,” ungkap Dradjad.
Contohnya, Dradjad meregresikan jumlah pemudik yang melalui jalan tol Jawa dengan jumlah produksi durian di Sukabumi. Koefesien regresinya signifikan.
“Tapi kan saya ngawur kalau mengatakan jumlah pemudik melalui jalan tol dipengaruhi produksi durian di Sukabumi? Itu pentingnya hubungan kausalitas dibuktikan dulu,” tuturnya
Lebih parah lagi, ahli melaporkan koefesien determinasi yang rendah.
“Maaf sekali, seandainya mahasiswa bimbingan saya memasukkan riset seperti itu, saya akan meminta riset diulang,” imbuhnya.
Dradjad meyakini hakim akan menolak klaim tentang politisasi bansos.