Namun kenaikan ini harus disertai dengan beberapa syarat dan catatan.

“Penggunaan utang itu disalurkan ke proyek yang memberikan nilai tambah, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, supaya sektor bergerak. Kalau sektor bergerak, tercipta lapangan kerja, masyarakat punya daya beli, maka akhirnya ekonomi mampu berputar,” ujar Suli Muwarni, seorang jurnalis senior.

Baca juga: Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun Depan Rp 722,6 Triliun, Termasuk Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Diskusi kelompok ini melibatkan Gurnadi Ridwan dari FITRA, Fakhrul (Trimegah Securitas), M. Rizal Taufikurahman
(INDEF), Martha Jesica S. M. (IESR), dan Adi Ahdiyat (Databook).

Di kelompok dua, membahas topik Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Mendekati 0 persen dan Kemiskinan Relatif di Bawah 6 persen dengan peserta Iqbal Hafizon dari CISDI, Bona Tua (INFID), I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta (CIPS), Adi Khisbul Wathon (PATTIRO), dan Hasran (CIPS).

Tema ini menyoroti banyak hal yang punya kaitan erat dengan kemiskinan, mulai dari tata kelola data yang lebih baik, akses terhadap kesehatan, hingga banyaknya pekerja informal yang tidak terlindungi oleh berbagai jaring pengaman sosial seperti BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja.

Selain harus menurunkan kemiskinan, pemerintah juga perlu menjaga agar aspiring middle class tidak turun.

Selain itu, kemiskinan ekstrem yang perlu dituntaskan untuk mencapai target pertumbuhan memerlukan analisis lebih dari langkah-langkah yang sudah diambil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perumus menyoroti hasil lanjutan dari pilot project yang telah dilakukan.

“Soal fiskal, perlu dipikirkan operational cost yang menekan dari total bahan sosial yang benar-benar masyarakat versus yang digunakan oleh siapapun pihak yang menyalurkan. Perlu juga dipertimbangkan sumber dana lain yang dimanfaatkan dan peningkatan tax ratio yang tentu saja akan memengaruhi,” ujar Krisna Gupta.

Soal Strategi Peningkatan Penerimaan Rasio Pendapatan Negara 23 persen menjadi tema pembahasan kelompok ketiga yang dimoderatori oleh Ah Maftuchan dari The Prakarsa, dan peserta diskusi Rhino Akbarinaldi (Monash University Indonesia), Riza Annisa (INDEF), Mulyandy, Farhan Medio Y (The Prakarsa), Samira Hanim (The Prakarsa ), dan Agus
(Pranadipta Consultant).

Berkaitan dengan tax dan penerimaan negara, peningkatan rasio pajak dianggap tidak realistis untuk mencapai 23 persen.

“Ketika kami melihat pada dokumen perencanaan berupa RPJP yang dikeluarkan Bappenas bahwa di 2045 saja mereka baru mencapai 20 persen, sedangkan mereka sudah mempertimbangkan ekonomi dan sebagainya,” terang Farhan, Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Fiskal The Prakarsa.

Tema keempat yang juga jadi bahasan adalah Keberlanjutan Program Hilirisasi yang mengundang M. Toha dari PERHAPI untuk menjadi moderator, dengan peserta diskusi adalah Sholahudin Al Ayubi (CERAH), Lay Monica Ratna Dewi (CELIOS), Sandi Perdamean Purba (IYKRA), Anindita Hapsari (IESR), dan Arif Adiputro (IPC).

Baca juga: Jokowi Bacakan Belanja Negara dalam APBN 2025 Rp 3.613,1 Triliun, Anggaran Pendidikan Capai Rp 722 T

Kelompok diskusi ini menghasilkan rekomendasi bahwa program hilirisasi dapat kembali dilanjutkan, tapi harus sampai menghasilkan end-product, dalam hal ini berarti industrialisasi mineral. Dengan demikian, nilai tambah yang diperoleh akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara lebih signifikan.

“Hilirisasi tidak cukup kalau kita inginkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 8 persen. Yang harus dilakukan, kita harus melanjutkan hilirisasi sampai ke end product,” kata Toha.