Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini disertai dengan regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, eksploitasi sedimen laut dapat mengarah pada eksploitasi yang tidak berkelanjutan, merusak lingkungan dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Marcellus memberi catatan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi dampak lingkungan yang mendalam sebelum melaksanakan kebijakan ekspor sedimen.

Studi tersebut harus mencakup analisis terhadap efek potensial dari pengangkatan sedimen pada habitat laut, seperti terumbu karang dan padang lamun, yang berfungsi sebagai ekosistem vital untuk berbagai spesies laut.

"Tanpa pemahaman yang jelas mengenai dampak lingkungan, kebijakan ini berisiko menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, yang dapat berdampak negatif pada biodiversitas dan produktivitas perikanan. Penilaian dampak ini harus dilakukan oleh pihak independen dan harus disertai dengan rencana mitigasi yang jelas," tuturnya.

Kedua, pemerintah harus mengeksplorasi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk menangani masalah sedimen. Pengerukan sedimen yang selektif atau penggunaan teknologi pengendalian sedimen yang minim dampak lingkungan dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan ekspor sedimen dalam jumlah besar.

Ketiga, penting bagi pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan. Komunitas nelayan dan ahli lingkungan harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi pada masyarakat pesisir.

"Partisipasi masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai kebutuhan dan tantangan lokal, serta membantu dalam mengidentifikasi solusi yang lebih adil dan efektif," kata Marcellus.

Pemerintah juga harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mekanisme pengawasan yang ketat dan pelaporan berkala mengenai dampak lingkungan dan implementasi kebijakan harus diatur untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor sedimen tidak menyebabkan kerusakan yang tidak terdeteksi atau tidak terkelola dengan baik.

"Sistem pemantauan yang efektif harus diterapkan untuk mengevaluasi hasil dari kebijakan dan menyesuaikan langkah-langkah mitigasi jika diperlukan," sambungnya.

Marcellus berujar, kebijakan ekspor sedimen harus selaras dengan komitmen untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang telah dinyatakan dalam visi maritim pemerintah.

"Memastikan bahwa semua kebijakan maritim tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat, adalah kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan," tuturnya.