TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo menargetkan sebanyak 2,1 juta bibit sawit unggul bersertifikat diserap petani hingga akhir 2024 ini. 

Langkah yang sejalan dengan program pemerintah dalam merevitalisasi sawit renta milik petani dan memangkas disparitas produktivitas sawit rakyat jika dibandingkan dengan korporasi tersebut dilakukan dengan memperluas sentra penyediaan bibit sawit unggul bersertifikat di dua Provinsi, Riau dan Jambi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan saat ini perusahaan milik negara yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia itu telah menyiapkan lima sentra pembibitan sawit unggul siap tanam. 

"Sejak digulirkan pertama kali pada 2021 lalu, kami mempelajari bahwa permintaan petani akan keberadaan bibit sawit unggul bersertifikat terus meningkat."

"Untuk itu, hingga akhir tahun ini, program ini diperluas tidak hanya di Riau, namun juga di Provinsi Jambi," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (8/10/2024). 

Jatmiko menjelaskan, sejak pertama diluncurkan hingga akhir triwulan III 2024 ini, sedikitnya 1,6 juta bibit sawit telah diserap para petani di kedua provinsi tersebut.

PalmCo merencanakan sampai dengan Desember mendatang, diperkirakan sebanyak 2,1 juta bibit akan habis diboyong petani yang tengah menyiapkan areal mereka untuk kebutuhan peremajaan sawit. 

Baca juga: Peleburan 13 BUMN Perkebunan Akhirnya Terlaksana, Hasilnya jadi PalmCo dan SupportingCo

“Kita mentargetkan 2,1 juta bibit unggul bersertifikat dapat dibeli oleh petani, termasuk petani non plasma,” tukas Jatmiko. 

Ke depan, Jatmiko yg kini fokus melakukan percepatan peningkatan kinerja seluruh lahan kelapa sawit yg dimiliki oleh PTPN Group menjelaskan program penyediaan bibit sawit unggul akan diperluas di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan. 

"Niat dan mimpi kami hanya satu, bagaimana petani mendapatkan hasil produksi sawit mereka secara maksimal sehingga disparitas antara petani dan korporasi yang cukup tinggi saat ini bisa dipangkas, dan langkah pertama yang harus dibenahi ada pada penyediaan bibit unggul," ujarnya.

 Data hasil survei Pusat Penelitian Kelapa Sawit menunjukkan jika para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu.

Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, diantaranya 37 persen menjadi korban penipuan, 14 persen tergiur harga murah, 20 persen tidak mengetahui cara membeli benih yang legal.

Ada 12 persen di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10 persen tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4 persen petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh.