TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gambaran susunan kabinet yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan apresiasi dari pelaku ekonomi.

Fajar R Zulkarnaen, Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, menilai komposisi kabinet mencerminkan semangat persatuan nasional.

Fajar menyatakan bahwa kabinet ini mampu mengakomodasi keseimbangan antara partai politik dan profesional.

"Kabinet ini adalah bukti nyata bagaimana Prabowo dan Gibran mampu merangkul berbagai elemen masyarakat," ujar Fajar dalam pernyataan tertulisnya.

Fajar mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meningkat signifikan setelah munculnya gambaran susunan kabinet.

"Optimisme pelaku ekonomi terlihat dari pergerakan positif di Bursa Efek Indonesia," katanya.

Kenaikan IHSG ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah baru.

Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat tajam pada penutupan perdagangan Kamis (17/10/2024). 

Menurut Bursa Efek Indonesia, IHSG naik 1,13 persen atau 86 poin ke level 7.735.

Banyak yang menyebutkan pelantikan presiden dan pengumuman kabinet mewarnai sentimen pasar modal. 

Terutama terkait kemungkinan kembalinya Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan yang memberikan sentimen positif pada pasar.

Representasi Keragaman

Fajar menegaskan pentingnya keberagaman dalam kabinet.

"Setiap sektor diisi oleh tokoh-tokoh dengan rekam jejak kuat, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa," tambahnya.

Dengan representasi yang merata dari berbagai daerah, kabinet ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah di wilayah yang kurang mendapatkan perhatian.

Salah satu aspek yang diapresiasi oleh Fajar adalah keseimbangan antara representasi partai politik dan kelompok profesional.

"Ini adalah keseimbangan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif," ungkapnya.

Fajar percaya bahwa keterlibatan profesional di kabinet akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

"Kebijakan yang diambil akan lebih berdasarkan data dan keahlian teknis," tambahnya.

Harapan untuk Pemerintah Baru

Fajar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), berharap kabinet baru dapat bekerja maksimal.

"Tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat besar, terutama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi," tuturnya.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung kinerja pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Bima Arya: Akomodasi Semua Pihak

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengakui kabinet era pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua pihak.

Meski gemuk, setiap sosok yang masuk ke kabinet Prabowo dibekali dengan pemahaman yang sama agar satu frekuensi.

Hal itu disampaikan Bima usai mengikuti pembekalan selama 8 jam di kediaman Prabowo Subianto, Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024) malam.

"Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua, yang penting sekarang kan strukturnya fungsinya koordinasinya, kolaborasinya, itu bisa dilakukan dengan baik," kata Bima.

Penyamaan frekuensi itu dilakukan dengan kegiatan pembekalan dari Prabowo dan pemateri selama dua hari.

Eks Walikota Bogor ini juga mengatakan penyamaan frekuensi jadi bagian dari persiapan sistematis terstruktur yang matang, mengingat setiap sosok punya latar belakang berbeda, mulai dari aktivis, politisi, akademisi hingga budayawan.

"Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis terstruktur matang dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar berlakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latarbelakang berbeda paham apa yang ditargetkan tadi," ungkapnya.

Sebelumnya memang berembus wacana penambahan jumlah kementerian dan pembentukan lembaga/badan di era pemerintahan Prabowo - Gibran. 

Hal ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang tentang Kementerian Negara yang telah direvisi Presiden Joko Widodo melalui pengesahan UU 61/2024 tentang Kementerian Negara. UU ini berlaku sejak diundangkan yakni 15 Oktober 2024.

Ada penambahan Pasal 6A yang memungkinkan pembentukan kementerian baru didasarkan pada sub-urusan pemerintahan.

Kemudian ada tambahan Pasal 9A yang memberi wewenang bagi presiden mengubah unsur organisasi kementerian sesuai kebutuhan.

Pasal 15 juga diubah dari sebelumnya menetapkan batasan jumlah kementerian, sekarang jadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: TRIBUN JATENG