Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyampaikan dukungannya terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menurunkan batas maksimum suku bunga yang diberlakukan oleh perusahaan financial technology (fintech).

Menurutnya, langkah itu penting agar fintech dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat dan terjangkau bagi masyarakat.

Fathi menekankan, regulasi suku bunga fintech yang lebih berpihak kepada rakyat.

Sebab fintech memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan, tetapi tingginya suku bunga yang diterapkan selama ini kerap menjadi beban berat bagi masyarakat.

“Fintech adalah solusi pembiayaan masa depan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan. Namun, jika suku bunganya terlalu tinggi, maka manfaatnya justru akan hilang dan malah membebani rakyat," ujar Fathi di sela-sela rapat kerja bersama OJK dikutip Rabu (18/12/2024).

"Kami di Komisi XI mendorong OJK untuk memastikan fintech menjadi mitra yang sehat dan adil bagi masyarakat,” imbuhnya.

Fathi juga meminta OJK memperketat pengawasan terhadap fintech ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi. 

Ia menyebut, perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekosistem fintech di Indonesia.

“Keberadaan fintech ilegal yang menawarkan pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi hanya akan merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat harus diiringi dengan kebijakan suku bunga yang wajar bagi fintech resmi. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan sehat,” tegasnya.

Fathi mendorong agar masyarakat terus diberikan edukasi terkait literasi keuangan, khususnya mengenai pemanfaatan fintech secara bijak. 

Dia berharap, dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, fintech dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Regulasi yang tepat dan pengawasan yang tegas akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan cepat dan terjangkau" pungkas Fathi.