Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden Prabowo Subianto menenggelamkan kapal penyelundup disambut baik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi.

Menurut Ristadi, keinginan tersebut menjadi kabar baik bagi para buruh karena kapal penyelundup yang memasok tekstil ilegal masuk Indonesia, sehingga mematikan industri tekstil dalam negeri.

Ia meminta agar tak hanya kapalnya yang ditenggelamkan, tetapi pelaku penyelundupannya juga harus ditindak.

"Jangan hanya alat selundupnya yang dihukum, tetapi pelaku pemainya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, kata Ristadi, pemerintah juga perlu membuat aturan yang kuat agar bisa lebih melindungi produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor.

Jadi, kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti meneggelamkan kapal penyelundupnya saja.

Ristadi juga meminta agar disiapkan pejabat teknis yang betul-betul mempunyai integritas dan keberanian untuk mengeksekusi keinginan Prabowo.

"Khususnya di Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal," ujar Ristadi.

Ia mengatakan bahwa empat tahun terakhir ini, KSPN terus mengangkat isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pabrik tekstil bertumbangan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Baca juga: Perusahaan Tekstil di Osaka Jepang Tutup Usai Beroperasi 135 Tahun, Tidak Tahan Dihajar China

Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan agar PHK dan pabrik tekstil tutup tidak terus terjadi.

Ristadi menyebut salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan pabrik tekstil tutup karena tidak ada pesanan yang masuk.

Di tengah kondisi tidak ada pemesan, barang-barang tekstil dalam negeri juga tak terserap oleh pasar dalam negeri.

Menurut dia, hal itu terjadi karena pasar dalam negeri, baik offline maupun online, dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah dan mayoritas ilegal.

"Atas situasi ini, ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen, dan sepatu sudah ter-PHK, jutaan lainya terancam PHK setiap saat," pungkas Ristadi.

Baca juga: 80 Ribu Pekerja Kena PHK Hingga Bulan Desember 2024, Terbanyak Pekerja Industri Tekstil

Sebelumnya, Prabowo menyebut ingin menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan penyelundupan barang ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Awalnya dalam arahan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan mengenai antisipasi adanya kebocoran anggaran.

Menurut Kepala Negara masih adanya kebocoran anggaran salah satunya karena penyelundupan.

"Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," kata Prabowo.

Presiden kemudian mencontohkan maraknya penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia.

Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan mengancam ratusan pekerja tekstil Indonesia.

"Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita," kata Prabowo.

Prabowo meminta para profesor hukum memberikan masukan mengenai tindakan apa yang tepat dilakukan bagi para penyelundup.

"Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggalamkan," kata Prabowo.

"Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," pungkasnya.