Baca tanpa iklan
Jaminan keamanan tersebut antara lain aspek kesehatan dan hak normatif pegawai.
"Tentu sekarang kita bicara aspek kesehatan, yang kedua jaminan hak-hak bersifat normatif," ungkap Iwan.
"Jangan kita disuruh kerja tapi hak kita secara normatif tidak diberikan, itu kan tidak ada keadilan," imbuhnya.
Selain itu, perusahaan juga harus memberikan jaminan sosial para buruh dan berbagai hak lainnya.
"Juga APD dan sebagainya," ungkap Iwan.
Iwan menyebut, pihaknya sudah muak dengan berbagai istilah-istilah yang digunakan pemerintah.
"Secara prinsip, kalau ada istilah baru lagi, kita sudah muak, bagi kita bukan istilah, tapi bagaimana kelangsungan hidup buruh dan keluarganya," ungkap Iwan.
Baca: Tanggapi Wacana New Normal, Manajemen Persikabo 1973: Olahraga Sepakbola Penuh Body Contact
Belum Begitu Jelas
Iwan mengungkapkan, konsep kenormalan baru atau new normal dinilai belum begitu jelas bagi para pegawai atau buruh.
Ia menilai hingga kini belum ada kehidupan baru bagi buruh.
"New normal secara prinsip kan kehidupan baru, nah, kehidupan seperti apa yang dimaksudkan? Bagi buruh itu tidak ada kehidupan baru atau belum ada," ungkapnya.
Menurutnya pria yang juga menjabat Ketua Industri All Indonesia Council tersebut berbagai kebijakan pemerintah belum begitu dirasakan bagi buruh.
"Dari sebelum (pandemi) covid, masuk PSBB sampai Lebaran, buruh belum mendapatkan apapun dalam konteks apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah," ungkapnya.
Baca: New Normal, Perusahaan Bisa Tambah Shift Kerja untuk Ciptakan Physical Distancing
Jika new normal yang dimaksudkan adalah penegakan protokol kesehatan, Iwan menilai sudah ada Undang-undang (UU) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diatur.