News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Penanganan Covid

Baru 11 Hari Dibuka, Pemakaman Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Langsung Penuh

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas mengusung peti berisi jenazah terkait Covid-19 untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka area pemakaman untuk jenazah Covid-19 di TPU Srengseng Sawah karena TPU khusus Covid-19 sebelumnya di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan Tegal Alur, Jakarta Barat, telah penuh. Tribunnews/Irwan Rismawan

Pemprov DKI Rogoh Rp 185 Miliar Beli 5 Lahan Pemakaman

Di tengah krisisnya makam untuk jenazah pasien Covid-19, Pemprov DKI Jakarta merogoh kocek Rp 185 miliar untuk anggaran pembelian 5 lahan baru untuk pemakaman.

Lahan baru itu tersebar di TPU Bambu Apus dan TPU Dukuh di Jakarta Timur; TPU Semper di Jakarta Utara; TPU Joglo di Jakarta Barat; dan TPU Srengseng Sawah di Jakarta Selatan.

Asal tahu saja, TPU Tegal Alur, TPU Pondok Ranggon, dan TPU Srengseng Sawah sudah tak muat lagi menampung jenazah pasien Covid-19.

Anggaran pengadaan lahan pemakaman khusus Covid-19 yang Pemprov DKI Jakarta gelontorkan, belakangan dipertanyakan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Untayana mengaku heran karena Jakarta krisis lahan pemakaman.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengalokasikan anggaran Rp 219 miliar di APBD Perubahan 2020 untuk pengadaan makam.

Menurut Justin, Pemprov DKI beralasan pengadaan lahan menjadi prioritas untuk mengantisipasi kekurangan makam khusus Covid-19.

"Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar Rp 185 miliar untuk pengadaan RTH makam," ucap Justin, Sabtu (23/1/2021).

Ia mendesak Anies segera membuka lahan yang telah dibeli tersebut agar tak ada lagi krisis pemakaman khusus Covid-19.

"Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” kritik dia.

Ia menilai Pemprov DKI selama ini tidak transparan soal lokasi lahan pemakaman yang telah dibeli.

“Saat Pemprov DKI minta anggaran Rp 219 miliar di rapat-rapat DPRD, mereka tidak pernah terbuka mengenai lokasi lahan makam yang akan dibeli," tuturnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menganggap Pemprov DKI Jakarta terkesan tertutup dalam penggunaan anggaran tersebut.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini