Baca tanpa iklan
Keberhasilan dalam melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi ini, kata Faisal, menunjukkan komitmen kuat Kemenag dalam mendukung program Stranas PK dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kementerian Agama untuk menjalankan tugas dengan integritas dan transparansi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik," tandas Irjen Faisal.
Benarkah Ada Drama Politik di Balik Pansus?
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, pembentukan panitia khusus hak angket haji atau Pansus Haji adalah drama politik antara PKB dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Apalagi, Agung menyebut bahwa inisiator Pansus Haji adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Susah untuk tidak mengaitkan problem haji dengan politik karena Gus Yaqut dan Cak Imin sebagai inisiator Pansus Haji sama-sama kader PKB," kata Agung kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2024).
Dia menilai, persoalan penyelenggaraan ibadah haji semestinya diselesaikan secara internal antara DPR dengan Kementerian Agama.
Karenanya, Agung berpendapat bahwa Pansus Haji ini bernuansa politis antara PKB dengan Gus Yaqut.
Terlebih, dalam beberapa kesempatan silang pendapat mengemuka antara Gus Yaqut dengan Cak Imin mulai saat pemilihan Ketua PBNU dan Pilpres 2024.
"Sehingga mengemuka persepsi di publik bahwa Pansus Haji ini adalah drama politik antar keduanya yang jauh dari kata tuntas," ucapnya.
Bantahan Fraksi PKB
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) membantah ada agenda politik, di balik pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Agenda politik yang dimaksud yakni Pansus Haji diduga digunakan oleh Ketua Umum DPP PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk menggeser posisi Yaqut Cholil Qoumas dari jabatan Menteri Agama RI. Sebab keduanya selama ini dianggap berkonflik.
Anggota Pansus Haji Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menegaskan bahwa keputusan pembentukan Pansus karena dilandasi cara pandang yang sama melihat permasalahan haji.
Hal itu disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi bertajuk "Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
"Saya bilang enggak ada kaitannya sama agenda politik, hebat sekali kami ini kalau kemudian bisa memelintir suaranya teman-teman yang ada di DPR yang di situ ada fraksi-fraksi besar hanya karena mau memuaskan kuta punya hasrat pribadi, yang tadi disebut misalnya soal Cak Imin," kata Luluk.
Bahkan, kata Luluk, kesepakatan pembentukan Pansus terjadi saat DPR masih melakukan pengawasan Haji di tanah suci.
Di sana, lanjut Luluk, semua fraksi termasuk pimpinan DPR sepakat mengusut permasalahan haji lewat Pansus.
"Untuk pansus haji itu kita belum pulang masih di Makkah di depan pak menterimya aja itu semua sudah sepakat udah ini pansusin aja, itu dari siapa? di situ ada pimpinan DPR pak Lodewijk, ada teman Gerindra, bahkan ada ketua Komisi VIII pak Ashabul, ada Nasdem dan PKB," ucap Luluk.
"Itu artinya kami melihat masalah dengan cara yang sama, kasusnya yang terpampang itu sama tetapi memiliki kepentingan yang sama yaitu melindungi hak-hak jemaah haji kita," lanjutnya.
Lebih lanjut, Luluk menilai pembentukan Pansus Haji di DPR melalui Rapat Paripurna adalah keputusan yang cepat.
(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Fahdi Fahlevi/Chaerul Umam/Fersianus Waku/Anita K Wardhani)