Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kata kunci "Tidak Mungkin Terkelola" jadi viral di Jepang setelah Presiden Korea Selatan (Korsel) tidak bisa menerima perjanjian kerja sama kedua negara yang ditandatangani tahun lalu khususnya mengenai pemecahan masalah kompensasi bagi wanita pelayan tentara Jepang saat Perang Dunia II (jugun ianfu).
"Jika kesepakatan yang telah terjadi tahun lalu itu diubah saat ini, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan menjadi tidak mungkin terkelola, dan itu tidak bisa diterima sama sekali," ungkap Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, Kamis (26/12/2017).
Kata 'Tidak Mungkin Terkelola' sebenarnya kata yang sangat halus dari Jepang dengan pengertian yang mudah dimengerti artinya hubungan akan kacau kalau kesepakatan kedua kepala negara saja mudah diubah-ubah.
Baca: Menanti Langkah Prabowo Subianto Menuju Pilpres 2019
"Kami tak mengerti sama sekali. Kesepakatan itu resmi dilakukan kedua negara dan terbuka serta ditandatangani kepala negara, masih saja tidak bisa diterima dan minta diubah dalam kurun waktu setahun. Bagaimana bisa jadi hubungan baik kalau hal mendasar ini saja dengan mudah diubah-ubah," komplain sumber Tribunnews.com, Jumat (29/12/2017).
Sebagai pemerintah Jepang, tambah Menteri Taro, pihaknya mendesak Korea untuk terus menerapkan kesepakatan tersebut dengan baik sebagai kesepakatan "final dan ireversibel".
Pada akhir tahun lalu, kesepakatan Jepang-ROK di bawah kepemimpinan ROK yang terpilih secara demokratis, di berbagai tingkatan termasuk konsultasi direktur jenderal antara otoritas diplomatik, setelah itu juga pada tingkat Menteri Urusan Luar Negeri Kishida dan Yoon Sei- (Yoon Byeon-se) Sekretaris Luar Negeri Korea Selatan mengkonfirmasi solusi penghiburan wanita sebagai "final dan ireversibel".
Demikian pula hal tersebut diungkapkan dalam sebuah pengumuman pers bersama.
"Sebagai tambahan, kami mengkonfirmasi solusi "final dan ireversibel" pada konferensi telepon konferensi yang diadakan pada hari yang sama, dan kesepakatan ini juga merupakan kesepakatan antara kedua pemimpin tersebut," tambah Menteri Kono.
Baca: Bank Danamon Ditargetkan MUFG Jepang Jadi Peringkat Lima Besar di Indonesia
Kesepakatan ini dilakukan melalui proses negosiasi yang sah antara kedua pemerintah dan tidak dapat terpikirkan bahwa ada masalah dalam proses mencapai kesepakatan.
"Konsensus Jepang-Korea Selatan adalah kesepakatan antara kedua pemerintah tersebut, dan sangat dihargai oleh masyarakat internasional," ungkapnya.
Presiden Korsel belum lama ini secara tegas mengungkapkan kesepakatan tersebut kini tidak dapat diterima dan diharapkan dilakukan negosiasi ulang kembali, pembaharuan atas kesepakatan yang baru berumur satu tahun itu.