News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Washington Tuduh Genosida di Xinjiang, China Sebut Pemerintah Amerika Munafik

Editor: Setya Krisna Sumarga
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Etnis muslim Uighur di China. AS menandatangani UU tentang Uighur yang membuat China meradang.

Washington mengeluarkan banyak sanksi perdagangan dan larangan visa bagi anggota Partai Komunis China.

Komisi Eksekutif Kongres untuk China (CECC) di Kongres AS mengeluarkan laporan, dugaan "genosida" China terhadap Uighur dan Muslim minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang.

Laporan itu dirilis Kamis (14/1/2021). CECC menyebut bukti baru telah muncul dalam setahun terakhir, "kejahatan terhadap kemanusiaan  dan mungkin genosida  sedang terjadi.

CECC juga menuduh China melecehkan warga Uighur di AS. China menerima kecaman luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang.

Fasilitas itu digambarkannya "pusat pelatihan " untuk membasmi "ekstremisme" dan memberi orang keterampilan baru, tetapi yang lain menyebutnya kamp konsentrasi.

Foto yang diambil pada 31 Mei 2019 ini memperlihatkan sebuah menara kawal di fasilitas berkeamanan tinggi dekat tempat yang dipercaya sebagai kamp re-edukasi yang menahan minoritas Uighur. Fasilitas ini berada di pinggiran Hotan, Xinjiang barat laut, China. Amerika Serikat pada 31 Juli 2020 menjatuhkan sanksi kepada organisasi paramiliter Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) karena diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur. (GREG BAKER / AFP)

Fasilitas Pelatihan Khusus Warga Uighur  

PBB mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.

Menurut Aljazeera.com, para pemimpin agama, kelompok aktivis, dan lainnya mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida, sedang terjadi di sana.

Beijing membantah tuduhan pelecehan. Laporan CECC menyerukan "keputusan resmi AS tentang apakah kekejaman sedang dilakukan" di Xinjiang, dan keputusan semacam itu diperlukan dalam waktu 90 hari sejak undang-undang AS disahkan pada 27 Desember 2020.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, di hari-hari terakhir masa jabatannya sebelum Presiden terpilih Joe Biden menggantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, mempertimbangkan langkah besar terhadap China.

Kebijakan itu disebut bakal “mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya”. Ketua bersama CECC, Jim McGovern (Demokrat), menyebut tindakan China menghancurkan hak asasi manusia pada tahun lalu.

Ia mendesak Kongres dan pemerintahan Joe Biden yang akan datang untuk meminta pertanggungjawaban Beijing.

"AS harus terus mendukung rakyat China dalam perjuangan mereka dan memimpin dunia dalam satu tanggapan yang bersatu dan terkoordinasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah China," katanya.

Hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia telah jatuh ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir karena ketidaksepakatan tentang berbagai masalah.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini