Baca tanpa iklan
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin adalah yang melakukannya di Rohingya, bukan tentara," katanya.
Suu Kyi berulang kali membela kekerasan militer di Myanmar termasuk di Den Haag pada 2019, hingga muncul seruan agar hadiah Nobel Perdamaiannya dicabut.
Tetapi PBB menemukan bahwa para pemimpin militer Myanmar bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kekerasan.
Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters bahwa militer dapat membuktikan hasil pemilu melawan Suu Kyi dicurangi dan etnis minoritas diblokir dari pemungutan suara.
Menyoal kekerasan aparat melawan demo, Ben-Menashe mengatakan polisi yang menangani aksi protes dan bukan militer.
Walaupun banyak video viral menunjukkan tentara bersenjata lengkap saat demo berlangsung.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)