Baca tanpa iklan
Apalagi, sejak awal Mei hingga saat ini, sempat ditemukan 134 TKI yang positif Covid-19 saat hendak kembali ke tanah air lewat Batam.
Untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di tanah air, menurut Hermono, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah.
“Yang bisa kita lakukan adalah terus mengingatkan kepada warga kita agar melakukan tes PCR di klinik-klinik yang diakui pemerintah. Kita ingatkan juga pada para pekerja kita agar jangan menggunakan tes PCR palsu,” terang Hermono sembari menyebut adanya kasus penemuan hasil tes PCR palsu pada sejumlah WNI yang pulang ke tanah air.
Kedutaan Besar Republik Indonesia juga melakukan kerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Malaysia untuk meredam penularan Covid-19.
“Sejauh ini, kita ingatkan lewat media sosial. Kita juga meminta bantuan ormas-ormas untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai pulang membawa penyakit,” kata Hermono sembari mengakui, “Tentu tidak bisa 100% efektif.”
Untuk mencegah penularan Covid-19, Hermono juga menyebut sejumlah langkah yang tengah dieskplorasi pihaknya bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait.
Salah satunya, mengharuskan para WNI yang pulang untuk kembali melakukan tes Covid-19 di bandara atau pelabuhan.
“Kita juga akan mengeluarkan peraturan yang menyebut bahwa semua PCR harus dikeluarkan oleh klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki barcode. Barcode inilah yang akan kita scan untku mencocokkan data dengan pemilik data sesungguhnya,” katanya memaparkan.
Kasus Covid-19 baru di Malaysia telah melampaui 3.500 per hari beberapa pekan belakangan, dan membuat jumlah total kasus melonjak hingga tiga kali lipat sejak Januari, menjadi lebih dari 444.000 kasus.
Angka kematian juga melonjak menjadi 1.700.
Eskalasi peningkatan kasus Covid-19 ini dinilai cukup mengkhawatirkan.
Apalagi, ditemukan pula adanya varian virus India dan Afrika Selatan, meski jumlah kasusnya tidak banyak.
“Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Malaysia. Dan saya lihat, warga Malaysia bisa memahami dan menerima pembatasan MCO ini. Semuanya patuh dengan kebijakan pemerintah Malaysia,” pungkas Hermono.