Dia menerangkan karena kekhawatiran itulah Kementerian Luar Negeri Rusia mengirimkan dua proposal kesepakatan soal jaminan keamanan ke AS dan negara-negara NATO, pada Desember 2021.

Pada 26 Januari , AS dan NATO membalas proposal Moskwa soal jaminan keamanan. Namun Presiden Putin menilai Washington dan Brussel mengabaikan kekhawatiran Rusia dalam tanggapannya. Ada beberapa poin penting disorot namun merupakan masalah sampingan bagi Rusia.

Sejumlah langkah negosiasi yang dilakukan, termasuk dengan terlibat dalam berbagai pertemuan antar pemimpin negara, menurut Vorobieva menunjukkan komitmen Rusia dalam menempuh jalur diplomasi.

Membalik tuduhan Barat

Lyudmila Vorobieva mengatakan ini bukan pertama kalinya tuduhan tak berdasar disampaikan dari media barat. Dia pun menyinggung soal Irak, yang secara luas pada awal 2000 dituduh memiliki senjata pembunuh massal.

“Tuduhan terhadap Irak yang memiliki senjata pembunuh massal, kita tahu bagaimana itu berakhir,” ujarnya, kemudian menyinggung upaya penyelesaian konflik lainnya yang diusung AS, seperti dalam kasus Yugoslavia yang di bom NATO, Libia, Irak, Afghanistan, Syria, Vietnam.

“Jadi dapat dilihat kami memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan ‘bisnis’ dibanding dengan teman-teman di AS.” Dubes Rusia mempertanyakan kebenaran gambar-gambar satelit yang beredar.

Pasukan Rusia menurutnya berada jauh dari perbatasan Ukraina, tidak seperti yang kebanyakan media barat sampaikan.

Sedang terkait tuduhan serangan Siber kepada Ukraina, dia mengatakan tidak ada bukti serangan siber pada bank ukraine dan kementerian pertahanan ukraina dan bagaimana sumber serangan bisa datang dari Rusia.

Menanggapi perhatian Barat soal isu Krimea, Dubes Rusia menegaskan menegaskan bahwa Krimea tidak akan kembali ke Ukraina.

Rusia menilai apa yang terjadi pada 2014 merupakan keinginan dari masyarakat di wilayah itu, mengutip hasil referendum yang menunjukkan bahwa ada 90 persen lebih warga Krimea yang memilih untuk bergabung dengan Rusia.

”Rusia tidak ingin perang kami mendukung negosiasi dan konsultasi menyoal jaminan keamanan negara kami.” (Kompas/Bernadette Aderi Puspaningrum/SS Kurniawan/Kontan /Tribunnews.com)