Dalam hal ini IPU harus memaksimalkan fungsi yang dimiliki sebagai saran mediasi dan dialog antar parlemen. 

Draf usulan Selandia Baru pada prinsipnya menginginkan jalan dialog seperti usulan Indonesia, namun pertimbangannya memang lebih keras mengecam Rusia.

Proposal Indonesia tidak menunjukkan adanya kecaman terhadap salah satu pihak. Puan mengatakan, usulan dari Indonesia membawa dinamika di sidang IPU.

“Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah," ujar Puan.

Sebelumnya, Ukraina juga mengajukan emergency item agar sidang IPU mengeluarkan resolusi untuk mengecam Rusia. 

Namun Presiden Bureau of Women Parliamentarians yang berasal dari Ukraina, L. Vasylenko melalui koneksi virtual menyatakan mencabut usulan itu dan memohon delegasi IPU mendukung usulan Selandia Baru. 

"Secara prinsipil ini bukan tentang menang atau kalah voting. Kedua emergency item mengedepankan prinsip budaya damai, penghormatan hukum internasional, territorial intergrity dan aspek kemanusiaan sesuai semangat yang diusung Indonesia,” ucap Puan.

"Yang utama bagi Majelis ke-144 ini adalah perdamaian permanen yang dapat diterima oleh kedua belah pihak,” pungkas Puan.