TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyarankan Ukraina bergabung dengan komunitas Eropa paralel, karena butuh beberapa dekade untuk bisa diterima menjadi anggota Uni Eropa (UE).
Macron, dalam pidatonya di parlemen Uni Eropa di Strasbourg, menilai Ukraina bisa bergabung sembari menunggu keputusan.
Menurutnya, ini akan memungkinkan anggota non-UE untuk bergabung dengan blok Eropa itu dengan cara lain.
Dilansir BBC, Ukraina memulai pengajuan untuk masuk Uni Eropa pada Februari tahun ini, empat hari setelah invasi Rusia.
Baca juga: Jerman Siapkan Skenario Baru Hentikan Impor Gas dari Rusia
Baca juga: Kisah Seorang WNI yang Lolos dari Ukraina setelah 3 Minggu Sembunyi di Bunker
"Kita semua tahu betul bahwa proses untuk mengizinkan (Ukraina) bergabung memang akan memakan waktu beberapa tahun, mungkin beberapa dekade," kata Macron.
"Itu adalah kebenaran, kecuali jika kita memutuskan untuk menurunkan standar aksesi. Dan memikirkan kembali persatuan Eropa kita," imbuhnya.
Macron menilai komunitas Eropa paralel harus dipertimbangkan, daripada menangguhkan kriteria keanggotaan ketat UE untuk mempercepat penerimaan Ukraina.
Dia mengatakan, ini akan menjadi "cara menjangkar negara-negara yang secara geografis berada di Eropa dan berbagi nilai-nilai kita".
Komentarnya muncul tak lama setelah Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan bahwa eksekutif UE akan memberikan pendapat awalnya atas permintaan Ukraina untuk keanggotaan pada Juni ini.
Pejabat Kyiv pada Senin (9/5/2022) mengonfirmasi bahwa Ukraina telah menyerahkan bagian kedua dari aplikasi keanggotaan Uni Eropa ke Brussel.
Biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi negara-negara untuk merundingkan keanggotaan UE.
Kandidat harus memenuhi kriteria diantaranya menghormati demokrasi dan supremasi hukum hingga memiliki ekonomi yang cukup kuat.
Presiden Volodymyr Zelensky telah meminta UE untuk mengunakan prosedur khusus dalam menerima Ukraina, namun ini tidak terjadi.
Pada Senin (9/5/2022), Presiden Prancis Emmanuel Macron bertolak ke Berlin, untuk kunjungan luar negeri pertamanya sejak terpilih untuk periode kedua.