TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas memandang lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dapat dimaknai sejumlah hal di antaranya terkait perhelatan G-20.

Sebagai pemegang Presidensi G-20, kata Anton Aliabbas , apa yang dilakukan Jokowi tentu harus banyak melakukan inisiatif dan pendekatan dengan banyak pihak agar acara tersebut bisa berjalan lancar.

Ancaman walkout atas penentangan terhadap Rusia ataupun ketidakhadiran (empty chair) Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan puncak G-20, kata dia, tentu sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Indonesia maupun juga keputusan yang akan dihasilkan. 

"Karena itu, kunjungan ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya melancarkan perhelatan G-20," kata Anton pada Kamis (30/6/2022).

Selain itu, kata Anton, Jokowi juga ingin meninggalkan warisan yang baik dalam sejarah kepresidenan Indonesia. 

Menurutnya Jokowi ingin juga menorehkan sejarah sebagai pemimpin bangsa yang ikut andil dalam mendamaikan konflik antar negara. 

Meski dalam 5 tahun periode awal pemerintahannya Jokowi lebih banyak menghabiskan kepemimpinannya dalam penguatan diplomasi bilateral, akan tetapi menurut Anton pola tersebut dikembangkan pada periode kedua dengan meningkatkan aktivitas pelaksanaan politik luar negeri dalam forum multilateral. 

"Dan kunjungan ke Ukraina dan Rusia ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 yakni ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia," kata dia.

Langkah yang dilakukan Jokowi dengan mendatangi Kyiv dan bertemu Presiden Ukraina Zelensky, kata Anton, tidaklah bebas risiko. 

Sebab, lanjut dia, perang masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. 

"Apalagi, Rusia masih aktif melakukan serangan ke sejumlah tempat," kata Anton.

Apa yang dilakukan Jokowi mendatangi dua negara bertikai, kata dia, tentu saja merupakan rangkaian dari upaya untuk menengahi konflik tersebut. 

Menurutnya sikap imparsialitas yang ditunjukkan Jokowi dengan aktif menemui dua pemimpin bertikai memang dibutuhkan oleh pihak yang menawari diri sebagai potensial mediator. 

Karena dengan begitu, lanjut dia, ide-ide awal yang diungkapkan para pemimpin bertikai dapat diolah untuk menjadi tawaran agenda perundingan perdamaian.