Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bos Wagner, Yevgeny Prigozhin menuduh pasukan militer Rusia telah melarikan diri dari posisi di dekat Bakhmut.
Pernyataan Yevgeny Prigozhin ini menjadi serangan pedas terbarunya terhadap kepemimpinan militer Moskow.
"Hari ini, semuanya dilakukan agar garis depan runtuh. Hari ini, salah satu unit kementerian pertahanan melarikan diri dari salah satu sisi kami, meninggalkan posisi mereka. Semua orang melarikan diri," kata Prigozhin, dikutip dari Al Jazeera.
Prigozhin sebelumnya mengancam akan menarik mundur pasukan Wagner dari Bakhmut pada 10 Mei 2023 jika dirinya tidak menerima amunisi yang dibutuhkan.
Dalam sebuah video yang dirilis di Telegram pada Selasa (9/5/2023), Prigozhin mengatakan pasukan melarikan diri karena "kebodohan" komandan tentara Rusia.
"Seorang prajurit tidak boleh mati karena kebodohan mutlak para pemimpinnya," katanya.
Baca juga: Pidato Vladimir Putin di Hari Kemenangan: Perang Nyata Sekali Lagi Diluncurkan terhadap Rusia
"Perintah yang mereka terima dari atas benar-benar kriminal," lanjutnya.
Kementerian pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan di kemudian hari bahwa "pasukan penyerang" - biasanya mengacu pada unit Wagner - "terus bertempur di bagian barat" Bakhmut.
Kementerian mengatakan pasukan terjun payung Rusia "memberikan bantuan", tetapi tidak menyebutkan tuduhan Prigozhin tentang tentara yang meninggalkan pos mereka.
Wagner telah mempelopori perjuangan Moskow untuk merebut kota Ukraina timur, tetapi dalam beberapa pekan terakhir, perpecahan internal semakin dalam.
Prigozhin berulang kali menyalahkan Rusia karena gagal mengirimkan senjata yang cukup untuk kelompoknya.
Baca juga: VIDEO Usulan Pencabutan Visa On Arrival Turis Rusia & Ukraina Masih Dikaji, Sandiaga: Belum Urgensi
Pertempuran Bakhmut adalah yang terpanjang dan paling berdarah dari perang Ukraina sejauh ini, dengan masing-masing pihak kehilangan ribuan tentara.
Dalam pesannya yang dibagikan pada Hari Kemenangan Rusia, Prigozhin mengatakan bahwa dia telah menerima "perintah tempur".
Prigozhin mengatakan, dia dan tentara bayarannya akan dianggap sebagai pengkhianat jika mereka meninggalkan posisi mereka.
"(Tetapi) jika tidak ada amunisi, maka kami akan meninggalkan posisi kami dan menjadi orang yang bertanya, siapa sebenarnya yang mengkhianati ibu pertiwi?"
"Rupanya, yang (mengkhianati) adalah orang yang menandatangani (perintah untuk memasok sedikit amunisi)," katanya.
Baca juga: Senjata Rusia Tangkal Serangan Musim Semi Bikin Ukraina Panas Dingin, Ini yang Dilakukan Zelensky
Terlepas dari kemarahannya terhadap para pemimpin militer Rusia, Prigozhin tidak pernah secara langsung mengkritik Vladimir Putin.
Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy mengatakan Moskow telah gagal merebut Bakhmut.
Moskow menganggap merebut Bakhmut sebagai batu loncatan untuk merebut kota-kota lain di timur industri Ukraina.
Pembicaraan Damai Tidak Memungkinkan
Sekjen PBB, Antonio Guterres mengatakan kepada El Pais bahwa baik Kiev maupun Moskow yakin mereka dapat mengamankan kemenangan militer.
Karena hal itulah, kata Guterres, ada sedikit kemungkinan untuk Ukraina dan Rusia duduk di meja perundingan dalam waktu dekat.
Baca juga: Zelensky Ubah Hari Kemenangan di Ukraina Jadi 8 Mei, Rusia Sebut Kyiv Khianati Leluhur
"Sayangnya, saya percaya bahwa negosiasi perdamaian tidak mungkin dilakukan saat ini," kata Guterres, dikutip dari RT.
Guterres menjelaskan bahwa Rusia tampaknya tidak ingin untuk menarik diri dari wilayah yang telah didudukinya.
Sementara Ukraina, lanjut Guterres, berharap untuk merebut kembali wilayah yang telah diambil.
Guterres menambahkan, PBB tetap melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membuat Kiev dan Moskow bernegosiasi.
Dia mengutip kesepakatan biji-bijian sebagai "inisiatif paling penting" sejauh ini.
Menurut Guterres, perwakilan tingkat tinggi sedang bekerja untuk mengatur pertemuan pihak-pihak yang terlibat di Istanbul untuk memperpanjang kesepakatan.
Pejabat tersebut mengakui bahwa keberatan Moskow dapat dibenarkan, menambahkan bahwa sementara ekspor makanan dan pupuk dari negara tersebut tidak dikenai sanksi.
(Tribunnews.com/Whiesa)