Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk keras penggunaan hak veto Amerika Serikat (AS) terhadap rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Seruan ini menyusul memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza di tengah pemboman Israel yang meningkat.
Sementara sekutunya, Israel, berterima kasih atas dukungan AS untuk melanjutkan agresi di Jalur Gaza yang terkepung.
Anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rishq, mengutuk AS yang menggunakan hak vetonya untuk mendukung pembunuhan warga sipil Palestina di Gaza.
“Kami mengutuk keras penggunaan hak veto Washington terhadap rancangan resolusi di Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata di Gaza,” kata Izzat al-Rishq di Telegram, Sabtu (9/12/2023).
Baca juga: Menteri Luar Negeri Arab Saudi Desak Pemimpin Dunia Dukung Penyelesaian Konflik Israel-Hamas
Menurutnya, hak veto yang digunakan AS ini mewakili Israel yang ingin membunuh lebih banyak warga Palestina.
“Ini adalah partisipasi langsung pendudukan (Israel) dalam membunuh rakyat kami dan melakukan lebih banyak pembantaian dan pembersihan etnis,” lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera.
"Posisi Washington sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi,” tambahnya.
Baca juga: Kaitkan Dampak Boikot Produk Israel Berujung PHK Massal, Buruh Sebut Pengusaha Lebay
Hanya AS yang Memveto Resolusi Gencatan Senjata di Rapat PBB
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA).
Sidang darurat ini menyusul keputusan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang mengaktifkan Pasal 99 di piagam PBB.
Pasal 99 piagam PBB berbunyi,"Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."
Sidang itu dihadiri oleh lebih dari 80 negara.
Namun, Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengadopsi rancangan resolusi dari UEA tersebut karena AS menggunakan hak veto, yang otomatis membatalkan rencana penerapan resolusi itu.
Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 13 anggota mendukung untuk gencatan senjata, Inggris abstain dan AS menolak.
AS adalah satu dari lima negara yang memiliki hak istimewa atau hak veto di PBB selain Rusia, China, Inggris dan Prancis.
Rancangan resolusi UEA menyerukan gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan.
Selain itu, resolusi itu meminta semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Resolui itu menyerukan pembebasan semua sandera dan untuk menjamin kedatangan bantuan kemanusiaan.
Baca juga: Benjamin Netanyahu Peringatkan Hizbullah Lebanon atas Serangan yang Menewaskan Warga Sipil Israel
Hamas Palestina vs Israel
Sebelumnya, Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) pagi.
Hamas mengatakan, serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti diberitakan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan perang melawan Hamas dan meluncurkan pasukan ke Jalur Gaza pada keesokan harinya.
Pemboman Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 17.487 warga Palestina sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Sabtu (9/12/2023), lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi, dikutip dari Anadolu.
Selain itu, kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina juga terjadi di Tepi Barat, wilayah yang dipimpin Otoritas Pembebasan Palestina (PLO).
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel