Laut Merah Membara, Arab Saudi Diuji: Tunduk Pada Perintah AS atau Berdamai dengan Yaman

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan meningkat tajam di Laut Merah, satu di antara beberapa tulang punggung jalur pelayaran internasional.

Sebagai bagian dari bentuk dukungan terhadap perjuangan milisi pembebasan Palestina di Gaza, Angkatan Bersenjata Yaman dan kelompok Milisi Ansarallah Houthi memblokade jalur tersebut bagai kapal apapun yang berentitas Israel.

Sejauh ini, Ansarallah menyatakan serangannya tersebut 'baru' berupa pengalihan jalur, bukan penenggelaman terhadap hanya kapal-kapal dari dan menuju Israel.

Tapi, seiring memanasnya Perang Gaza, Houthi mengancam akan menaikkan status serangannya tersebut ke tahap 'penenggelaman'.

Baca juga: Ansarallah Houthi Yaman Tantang AS Cs, Iran Peringatkan Bakal Ada Banjir Darah di Laut Merah 

Ansarallah berjanji, akan menghentikan serangan jika agresi militer Israel berhenti dan bantuan makanan serta obat-obatan dibiarkan mencapai Gaza.

Aksi Houthi berdampak langsung terhadap perekonomian Israel di mana blokade membuat pemasukan negara dari ekspor-impor anjlok tajam beriring kenaikan harga-harga komoditas.

Baca juga: Houthi Bikin Dompet Israel Cekak, Pendapatan Pelabuhan Eilat Anjlok 80 Persen

Sekutu abadi Israel, Amerika Serikat (AS) bereaksi. AS membentuk koalisi internasional dalam Satuan Tugas Maritim yang bertugas di Laut Merah.

AS berdalih mengamankan jalur pelayaran internasional.

Namun sejumlah analis menyebut, AS sejatinya hanya berupaya melindungi kepentingan Israel semata karena kapal-kapal yang menjadi target Ansarallah Houhi Yaman adalah kapal berentitas Israel.

Pihak bersikukuh, ancaman di Laut Merah adalah ancaman global yang harus menjadi tanggung jawab bersama.

Ujian Arab Saudi

Belakangan AS memberikan tekanan pada Arab Saudi untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut.

Untuk itu, AS meminta Arab Saudi menunda penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Yaman.

Menurut laporan harian Lebanon Al-Akhbar, rancangan perjanjian perdamaian antara Sanaa dan Riyadh telah diselesaikan.

Kesepakatan ini potensial ditandatangani sebelum akhir tahun ini.

Lewat perjanjian perdamaian itu, hubungan Arab Saudi dan Yaman diyakini akan menyudahi perang menahun antara kedua negara.

Perang yang didukung NATO, termasuk AS dan negara Barat itu telah menghancurkan Yaman, negara termiskin di dunia Arab, selama delapan tahun.

“Arab Saudi sedang melalui ujian yang sulit antara dua pilihan .… Entah akan keluar dari permusuhan dengan Yaman berdasarkan peta yang disepakati dengan Sanaa, atau akan tunduk pada perintah AS dan bergabung dengan koalisi maritim internasional, dan ini berarti tetap rentan untuk (tetap dalam) pemerasan [barat],” tulis laporan Al-Akhbar merinci.

AS Manfaat Isu dan Konflik Sektarian

Tekanan AS ke Arab Saudi itu memantikkan lagi sorotan terhadap langkah Washington yang selama ini memanfaatkan isu dan konflik sektarian di Timut Tengah.

Konflik itu berkutat pada perbedaan ideologi dan pemahaman mendasar antara kelompok Sunni dan Syiah.

Pada wacana perdamaian Arab Saudi dan Yaman, wacana perjanjian itu akan membuka kerja sama dua negara, terlepas dari pandangan ideologi, dalam berbagai bidang, termasuk kerjasama kemanusiaan untuk Gaza.

Pada kasus Perang Gaza, Michael Maloof, mantan penasihat keamanan di kantor Menteri Pertahanan AS, menilai Washington juga memainkan isu sektarian ini untuk melemahkan dukungan terhadap Hamas dari persatuan Sunni-Syiah.

“Dan sekarang kita mencapai titik di mana Israel, seperti yang kita ketahui sekarang, dapat dilenyapkan jika Sunni dan Syiah bersatu dan menyerang Israel sekaligus dalam serangan dari segala arah,” kata dia dilansir Sputnik.

Baca juga: Eks-Pentagon: Netanyahu Bikin Celaka AS ke Perang Lawan Iran Demi Selamatkan Karier Politiknya

Teruskan Jalan Perdamaian

Meskipun ada tekanan dari Washington, kerajaan Arab Saudi dilaporkan terus melanjutkan jalan menuju perdamaian dengan Yaman.

"Dan Arab Saudi berupaya untuk “mempercepat” penyelesaian perjanjian perdamaian untuk menghindari halangan lebih lanjut yang dilakukan oleh Emirat atau agen lokal,” kata laporan Al-Akhbar

Perunding Saudi dan Yaman telah memberikan komentar terakhir mereka mengenai draft perjanjian tersebut.

Versi revisi tersebut baru-baru ini disampaikan kepada utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, yang telah mulai mengoordinasikan upacara perdamaian resmi.

Menurut sumber Al-Akhbar di Riyadh dan Sanaa, perjanjian perdamaian tersebut mencakup pencabutan total blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan di Yaman oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, sebuah “mekanisme konsensus” untuk membayar gaji pegawai publik, dan ekspor minyak gratis dari wilayah yang dikuasai Saudi.

“Keputusan ada di tangan Riyadh, yang berada di bawah tekanan AS untuk menunda penandatanganan dan menjalin aliansi perang melawan Yaman di Laut Merah,” tulis laporan Al-Akhbar menekankan.

Laporan ini menambahkan kalau milisi Yaman proksi (yang didukung) UEA juga berupaya menggagalkan proses perdamaian Saudi dan Yaman.

Hambat Upaya AS

Perjanjian damai antara Arab Saudi dan Yaman akan secara signifikan menghambat upaya AS untuk mengerahkan satuan tugas angkatan laut internasional ke Laut Merah untuk melindungi perdagangan maritim Israel.

“Pasukan tersebut, yang untuk sementara diberi nama Operation Prosperity Guardian, akan diumumkan oleh menteri pertahanan, Lloyd Austin, ketika dia mengunjungi [Asia Barat],” harian Inggris The Guardian melaporkan pada 17 Desember.

Panglima perang AS akan mengunjungi Israel akhir pekan ini untuk bertemu dengan para pejabat senior.

Menurut media Inggris tersebut, para pejabat Barat yakin Washington mengklaim telah sukses menggaet Yordania, UEA, Qatar, Oman, Mesir, dan Bahrain untuk gabung Satgas Maritim di Laut Merah.

Baca juga: Ansarallah Houthi Yaman Tantang AS Cs, Iran Peringatkan Bakal Ada Banjir Darah di Laut Merah 

Selama beberapa minggu terakhir, angkatan bersenjata Yaman telah melancarkan serangan terhadap kapal komersial terkait Israel yang mencoba melintasi Selat Bab al-Mandab di selatan Terusan Suez.

Sebagai tanggapan, lima perusahaan pelayaran terbesar di dunia telah mengumumkan penghentian total aktivitas di jalur laut penting tersebut.

Perusahaan raksasa itu antara lain adalah OOCL yang berbasis di Hong Kong, CMA CGM Perancis, Maersk Denmark, Hapag-Lloyd Jerman, dan Mediterranean Shipping Co milik Italia-Swiss.

(oln/tc/spnk/*)